Breaking News:

KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Pejabat BPK, Begini Fakta Lengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangsungkan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Maya Nirmala Tyas Lalita
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Ilustrasi 

3. Identitas pejabat yang tertangkap

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, tim satgas saat ini masih memeriksa oknum pejabat auditor utama BPK.

Kabarnya, pejabat itu berinisial RS.


Penjagaan di depan Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017) malam, usai KPK menangkap seorang pejabat BPK.
Penjagaan di depan Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017) malam, usai KPK menangkap seorang pejabat BPK. (Tribunnews.com/Amriyono Prakoso)

4. Petugas amankan kantor BPK

Setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, kantor BPK langsung mendapat pengamanan ekstra ketat.

Pantauan Tribunnews.com, enam petugas berada di gerbang kantor BPK.

Awak media tidak diperbolehkan masuk dalam gedung tersebut.

"Belum ada perintah masuk, mas. Silakan tunggu di luar," ujar seorang petugas di depan Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Meski begitu, dalam gedung itu tak tampoak ada aktivitas yang heboh.

5. Ruang pegawai Kementerian Desa disegel KPK

Tak cuma gedung kantor BPK, pihak KPK ternyata juga menyegel salah satu ruangan di gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Blok Pelangi No.17, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Kabinet, Eko Putro Sandjojo membenarkan hal tersebut.

Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jl. Raya Kalibata, Blok Pelangi No.17, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).)
Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jl. Raya Kalibata, Blok Pelangi No.17, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).) (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

"Saya dapat informasi salah satu ruang pegawai saya disegel KPK," kata Eko Putro Sandjojo saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Eko mengirim biro hukum ke KPK.

"Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk mendapatkan informasi," kata dia. (Tribunwow.com/Dhika Intan)

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Jakarta Selatan
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved