Peringatan 'Keras' Menteri Luhut, 'Jangan Asal Ngoceh Jika Tak Inginkan Hal Ini Terjadi'

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kepada semua pihak untuk tidak membuat hiruk pikuk.

Menurutnya, hiruk pikuk tersebut dapat mengganggu iklim investasi yang sudah baik.

Ia mengungkapkan jika kini investasi di berbagai sektor terus masuk ke Indonesia.

Ia juga meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan jangan asal bicara.

"Semua nahan diri lah kalau ngomong. Kalau ngomong pakai data lah jangan asal ngoceh saja," kata Luhut, seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5/2017), dikutip dari Kompas.com.

Belum Buka Kajian Reklamasi Teluk Jakarta, Luhut Binsar Panjaitan Dianggap Tak Jalankan Perintah?

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan jika hal senada juga diungkapkan oleh Presiden joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang dilangsungkan hari ini.

Dalam rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian juga diundang oleh Jokowi.

"Jadi apa lagi yang ngomong itu mulutnya dijaga lah. Kalau dia mau datang ke saya, ngomong, mana," ujar Luhut.

"Jadi yang benar lah. Hutang kita sudah investment grade, Wajar Tanpa Pengecualian, belum pernah lho ini. Terus kemudian inflasi rendah, cadangan devisa kita tertinggi sepanjang sejarah, apalagi semua bagus, kok ribut?" tambah dia.

Peringatan Keras Luhut Pandjaitan soal Reklamasi Dijawab Begini oleh Sandiaga Uno

Tarik ulur kebijakan reklamasi rugikan iklim investasi

Diberitakan dari Kompas.com, Rabu (17/5/2017), tarik ulur kebijakan terkait reklamasi Teluk Jakarta ini dinilai merugikan para investor.

Diketahui pula jika kini ada pertentangan di internal pemerintahan, baik sesama menteri, antar menteri lama dan menteri baru, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadikan kebijakan reklamasi menjadi tidak pasti.

Apalagi kini diketahui bahwa ada rencana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, akan menghentikan proyek reklamasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana mengungkapkan jika kini investor tidak memiliki kepastian terkait kelanjutan reklamasi.

"Yang jadi korban kalangan invetasi. Menjadi tidak adanya kepastian untuk dunia investasi. Yang pada waktu itu 5-10 tahun lalu sudah menerima Kepres-nya," kata Danang dalam diskusi bertema "Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Bagaimana Nasibmu Nanti?" di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, inkonsistensi kebijakan ini menjadi masalah serius dan harus diselesaikan.

"Dunia investasi itu bukan dibuat 1-2 minggu. Tapi berpikir 10-20 tahun melebihi masa jabatan presiden dan kabinet. Jadi kalau pemerintah dengan gampang bersitegang di internal pemerintah sendiri, itu mengacaukan investasi," kata Danang.

Terkait kebijakan Anies-Sandi, Danang mengingatkan jika Indonesia merupakan negara kesatuan yang berarti kepala daerah harus menaati keputusan pemerintah pusat.

"Ini bukan negara federal, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana unsur-unsur top down itu tetap harus diikutin. Sudah ada kepres-nya, sudah ada perintah dari pemerintah pusat dan itu diizinkan," kata Danang.(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)