Peringatan 'Keras' Menteri Luhut, 'Jangan Asal Ngoceh Jika Tak Inginkan Hal Ini Terjadi'
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kepada semua pihak untuk tidak membuat 'hiruk pikuk'.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Tinwarotul Fatonah
lihat foto
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana mengungkapkan jika kini investor tidak memiliki kepastian terkait kelanjutan reklamasi.
"Yang jadi korban kalangan invetasi. Menjadi tidak adanya kepastian untuk dunia investasi. Yang pada waktu itu 5-10 tahun lalu sudah menerima Kepres-nya," kata Danang dalam diskusi bertema "Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Bagaimana Nasibmu Nanti?" di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017), dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, inkonsistensi kebijakan ini menjadi masalah serius dan harus diselesaikan.
"Dunia investasi itu bukan dibuat 1-2 minggu. Tapi berpikir 10-20 tahun melebihi masa jabatan presiden dan kabinet. Jadi kalau pemerintah dengan gampang bersitegang di internal pemerintah sendiri, itu mengacaukan investasi," kata Danang.
Terkait kebijakan Anies-Sandi, Danang mengingatkan jika Indonesia merupakan negara kesatuan yang berarti kepala daerah harus menaati keputusan pemerintah pusat.
"Ini bukan negara federal, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana unsur-unsur top down itu tetap harus diikutin. Sudah ada kepres-nya, sudah ada perintah dari pemerintah pusat dan itu diizinkan," kata Danang.(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)
