Geger! Menolak Diajak Bertemu Sandiaga Uno, Begini Penjelasan Djarot!
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait ajakan bertemu dari Sandiaga Uno.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Galih Pangestu Jati
TRIBUNWOW.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait ajakan bertemu dari Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Djarot mengungkapkan jika dirinya masih sibuk dan belum bisa bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno maupun tim sinkronisasi mereka.
"Saya masih sibuk, fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan ya. Saya masih fokus ke situ," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/5/2017), dikutip dari Kompas.com.
Djarot mengungkapkan jika proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 sudah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Bicara soal Kolaborasi Jokowi-JK, Maruarar Sirait: Jangan Adu Domba!
Semua data hasil musrenbang juga sudah dimasukan ke dalam e-musrenbang.
Lebih lanjut, Djarot mengungkapkan jika saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2018.
RKPD tersebut yang akan menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
KUA-PPAS inilah yang merupakan acuan untuk menyusun APBD 2018.
"Jadi prosesnya begitu, prosesnya kan enggak bisa kami balik mundur," kata Djarot.
Djarot mengungkapkan jika Anies-Sandi maupun tim sinkronisasi ingin memasukkan program kerja ke dalam APBD 2018, harus melalui fraksi pendukung mereka di DPRD DKI Jakarta, yakni Gerindra dan PKS.
Geger Isu Habib Rizieq, Ahmad Dhani Justru Ajak Islam 212 Bungkam
"Itulah yang nanti yang disampaikan kepada DPRD karena pemerintahan itu adalah antara eksekutif dan legislatif," ucapnya.
Kini Pemprov DKI Jakarta tengah fokus menjalankan proses yang sudah berjalan.
Djarot tidak berani mengubah sistem e-budgeting yang telah berjalan tersebut.