Begini Tanggapan MA soal Hakim Dwiarso yang Naik Jabatan Usai Tetapkan Vonis Ahok

TRIBUNWOW.COM - Sidang vonis kasus penodaan agama atas Basuki Tjahaja Purnama digelar Selasa (9/5/2017) lalu.

Sidang tersebut dilangsungkan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta.

Pembacaan vonis dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Didakwa Menistakan Agama, Ini 7 Sosok yang Senasib dengan Ahok

Dalam sidang tersebut, Hakim Dwiarso menyatakan vonis yang diberikan majelis hakim kepada pria yang kerap disapa Ahok itu.

"Menyatakan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu pidana penjara dua tahun," kata Dwiarso di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Divonis 2 Tahun, Ahok Akan Berkarya di Balik Jeruji Besi

Tak berselang lama setelah memberikan putusan atas kasus Ahok, hakim Dwiarso rupanya mendapat hadiah spesial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman situs resmi Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/5/2017), pria yang semula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

Sementara, posisi Dwiarso di PN Jakarta Utara bakal digantikan Cakra Alam yang kini menjabat sebagai Ketua PN Makassar, Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, kenaikan jabatan ternyata tak cuma diberikan untuk Dwiarso.

Hakim anggoota dalam sidang vonis kasus Ahok juga mendapat promosi jabatan.

Jupriyadi, misalnya, dipromosikan menjadi ketua Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Dikatakan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA, Witanto, keputusan mutasi tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim.

"Betul. Berdasarkan pengumuman hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim pada tanggal 10 Mei 2017," kata Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA, Witanto, saat dihubungi, Jakarta, Kamis (11/5/2017), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Sementara itu, kenaikan pangkat pejabat peradilan ini rupanya tak berkaitan dengan kasus Ahok.

Witanto menegaskan kenaikan jabatan yang diterima Dwiarso lantaran memang sudah saatnya serta yang bersangkutan memiliki prestasi baik selama melaksanakan tugas.

"Yang naik menjadi hakim tinggi atau jadi KPN (ketua pengadilan negeri) itu promosi," kata Witanto.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah putusan Ahok," tambahnya.

Witanto pun menambahkan momen pengangkatan Dwiarso hanya kebetulan bersamaan dengan vonis Ahok.

"Jadi beliau (Majelis Hakim Ahok) yang masuk TPM itu memang sudah saatnya untuk dipromosikan maupun dimutasikan atas kebutuhan organisasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah putusan Ahok. Kebetulan aja momennya hampir bersamaan," beber Witanto.

Rekam jejak Dwiarso sudah terbukti mumpuni.

Hal ini disampaikan oleh Humas PN Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi.

"Tentu kalau menjadi ketua di sini (PN Jakut) sudah pasti bagus. Sehingga pimpinan (pihak Mahkamah Agung) menempatkan beliau di Kelas 1a Khusus," kata Hasoloan di PN Jakut, Jalan Gajah Mada no 17, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Sebelum di Jakarta Utara dan menangani kasus Ahok, Dwianto pernah memimpin pengadilan negeri di beberapa daerah.

"Beliau ketika tahun 2014 merupakan Ketua PN Semarang. Pernah juga di Depok. Kemudian pada bulan Juli 2016 dilantik dan langsung mengikuti Lemhanas," ujar Hasoloan. (Tribunwow.com/Dhika Intan)