Islam Dipolitisasi, Begini Penyataan Sikap dari GP Ansor

Dan karena itu, produk turunan dari konsititusi itu sah dan mengikat bagi warga NU dan tentunya warga
Indonesia pada umumnya.

2. Tentang terpilihnya non-Muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi
adalah sah jika seseorang non-Muslim terpilih sebagai kepala daerah.

Dengan demikian keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat,
baik secara konstitusi maupun secara agama.

3. Sebagai warga negara yang beragama (dalam ranah pribadi) boleh memilih atau tidak
memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan.

Karena kami melihat, hal ini sebagai persoalan yang masih dalam tataran khilafiyah (debatable), sehingga masingmasing
pandangan yang menyatakan wajib memilih Muslim maupun boleh memilih nonMuslim
sebagai kepala pemerintahan memiliki landasan dalam hukum Islam.

4. Karena itu, Halaqah Bahtsul Masail Kiai Muda GP Ansor menghimbau kepada umat
Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap kontestasi politik, karena
hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam dan NKRI.

Dengan demikian, siapapun yang setuju atau tidak setuju, memiliki landasan hukum agama (fiqh) yang
dapat dibenarkan.

Namun dalam hal khilafiyah (debatable) hendaknya masing-masing
tetap memegang teguh etika amar makruf dan tata krama perbedaan pendapat.

5. Menyikapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana muncul pandangan sebagian
kelompok untuk tidak mensholatkan jenazah lawan politik,

GP Ansor berpendapat bahwa ini merupakan cerminan sikap yang tidak Islami juga tidak Indonesianis. Bagi GP Ansor,
setiap jenazah Muslim tetap wajib disholatkan.

Untuk itu jika tindakan seperti ini terus berlanjut, GP Ansor menyediakan diri untuk mensholatkan jenazah tersebut, termasuk
mentahlilkan selama 40 hari.

H. YAQUT CHOLIL QOUMAS
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor

(Tribunwow.com/Fachri Sakti Nugroho)