Dampak Kasus Korupsi E-KTP, Anggaran Bubrah, Pejabat Resah dan Takut, Masyarakat Apa Kabar?

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo 'geram' atas kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Habisnya enam triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya kertas jadi berplastik. Sistemnya belum lagi," kata Joko Widodo (Jokowi) di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017) kepada Kompas.com.

Menurut laporan yang diterima oleh Jokowi, kini para pejabat Kementerian Dalam Negeri banyak yang menjadi ragu-ragu dalam memutuskan terkait kelancaran program e-KTP tersebut.

"Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," ujar Jokowi.

"Supaya diketahui, (pejabat) Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 23. Bolak-balik, bolak balik," lanjutnya.

Menurut Jokowi, hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan program e-KTP sedikit terhambat.

Baca: 51 Anggota DPR Terima Kucuran Dana EKTP, Tetapi akan Diringankan Jika Lakukan Hal Ini!

Terutama yang sering diprotes oleh masyarakat, yakni terkait kekurangan blangko.

"Sekarang jadi bubrah (kacau) semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup," ujar Jokowi.

Jokowi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menangani kasus ini dengan tuntas dan profesional.

Hal itu pula yang saat ini diharapkan oleh masyarakat.

"Saya harap ini diproses yang benar. Saya yakin juga KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata Jokowi.

Baca: Imbasnya Mengerikan Sebegini Geramnya Presiden Jokowi

Mega Proyek yang Menggurita

Mega proyek pengadaan e-KTP melibatkan sejumlah anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014.