Terkait Kasus Korupsi E-KTP, 8 Tokoh Membantah Dugaan Keterlibatannya!

TRIBUNWOW.COM - Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017). 

Dikutip dari Kompas.com, saat ini KPK baru menetapkan dua orang yang duduk di kursi terdakwa, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. 

Kasus korupsi e-KTP ini menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp 2,3 triliun. 

Diduga, ada sejumlah nama, termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan. 

Selama penyidikan kasus ini, ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa.

Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK. 

Baca: Bantahan 5 Tokoh yang Diduga Terkait Kasus Korupsi E-KTP

TribunWow.com rangkum keterangan tokoh-tokoh yang diisukan terseret dalam kasus pidana korupsi e-KTP, dilansir dari laman Tribunnews.com.

1. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah dirinya menerima uang pelicin dalam pembahasan proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Baca: Kisah Pasal Ahok yang Bikin Kelabakan Beberapa Anggota Dewan

Ahok ketika duduk di Komisi II DPR RI mengaku paling keras menolak tanda pengenal elektronik itu.

"Enggak ada (Tidak tahu). Saya paling keras menolak e-KTP, saya bilang pakai aja bank pembangunan daerah semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ahok tidak tahu soal beredarnya sejumlah nama yang menerima fee proyek e-KTP lewat pesan singkat.

Sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar saat itu, Ahok menyarankan untuk melibatkan bank pembangunan daerah dalam pembuatan KTP.

Karena perekaman data di bank lebih baik daripada yang lain.

"Saya bilang ngapain habisiN Rp 5-6 triliun. Lebih baik, kalau kamu ingin ke Bandung, misalnya, daftar aja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi kayak kartu mahasiswa," kata Ahok.

Menurutnya, orang yang sudah masuk dalam rentang umur untuk mendapatkan KTP pasti punya rekening bank.

Sehingga pemerintah bisa mengarahkan pengelolaan keuangan negara dengan sistem non tunai.

Lebih lanjut dirinya menegaskan tidak pernah menerima uang yang bukan haknya.

Hal itu ditunjukkannya dengan mengembalikan uang perjalanan dinas yang lebih ke DPR.

"Yang pasti, uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saja saya balikin kok. Kamu cek saja. Perjalanan dinas enggak sesuai harinya saya balikin," katanya.

"Uang yang tidak dipotong pajak, pasti ini uang enggak bener. Orang sudah tahu siapa Ahok kok, siapa berani kasih duit ke gua, langsung gua laporin ke KPK," tambah Ahok.

2. Setya Novanto, Ketua DPR RI 

Ketua DPR Setya Novanto bersumpah kepada sang khalik tidak pernah menerima aliran dana apapun dari kasus dugaan korupsi e-KTP.

Pernyataan Novanto sekaligus membantah tuduhan yang diberitakan di beberapa media terkait aliran dana e-KTP.

"Demi Allah tidak pernah menerima apapun dari kasus e-KTP," ujar Novanto di acara Rakornis Korbid Kepartaian DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Novanto mengimbau kepada para kader untuk tidak menanggapi berita yang belum terbukti di persidangan e-KTP. Hal itu kata Novanto menjadikan godaan para kader Golkar.

3. Marzuki Alie, Mantan Wakil Ketua DPR

Mantan Wakil Ketua DPR Marzuki Alie tidak terima disebut dalam kasus e-KTP.

Marzuki mengatakan namanya sering dicatut dalam sejumlah kasus.

Ia membantah terlibat dengan proyek e-KTP. Ia mengatakan hal tersebut merupakan domain Komisi II DPR dan Badan Anggaran dibawah koordinasi Wakil Ketua DPR.

Marzuki Alie berencana melaporkan pihak yang mencatut namanya ke kepolisian.

4. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM

Yasonna Laoly secara tegas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi e-KTP yang saat ini diusut KPK.

"Saya enggak ada urusan soal itu," jelas Yasonna saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (6/3/2017)

Disebut-sebut dalam kasus tersebut, Yasonna membenarkan dirinya saat itu merupakan anggota DPR Komisi II.

Namun, Yasonna membantah ikut menerima uang dari hasil proyek pengadaan E-KTP.

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa pada saat itu, dia bersama fraksi merupakan oposisi yang menentang kebijakan tersebut.

5. Ade Komarudin, Mantan Ketua DPR RI

Akom melanjutkan dirinya memenuhi panggilan KPK  sebagai saksi di kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (3/2/2017).

Dalam pemeriksaan kali ini, Akom mengaku diperiksa selaku mantan anggota DPR 2009-2014.

Sayangnya Akom enggan menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan.

"Saya diperiksa selaku mantan anggota DPR 2009-2014, kebetulan saat itu saya anggota komisi XI dan sekretaris fraksi Partai Golkar. ‎ Soal saya dimintai keterangan menyangkut e-KTP, saya tahu cuma sedikit dan itu sudah saya jelaskan ke penyidik dengan baik," terang Akom.

Lebih lanjut ditanya mengenai aliran dana di proyek e-KTP, Akom ‎mengaku tidak tahu.

Seluruh hal yang diketahui soal e-KTP sudah diberikan ke penyidik.

"‎Aliran dana saya tidak tahu, pokoknya yang saya tahu sudah saya sampaikan ke penyidik. Kalau soal aliran dana saya tidak tahu," tegasnya.

6. Jazuli Juwain, Ketua Fraksi PKS 

 Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terkejut namanya masuk dalam dakwaan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Jazuli mengatakan dirinya saat itu tidak duduk di Komisi II DPR melainkan Komisi VIII DPR.

"Apa kepentingan e-KTP dengan saya yang di Komisi VIII DPR. Ini agak aneh dan enggak nyambung," kata Jazuli ketika dikonfirmasi, Kamis (9/3/2017).

Jazuli mengatakan duduk di Komisi VIII DPR sejak 2009-2013. Kemudian pada 1 Juni 2013 berada di Komisi II DPR.

Sedangkan, kejadian e-KTP terjadi pada 2011/2012.

"Pada saat itu saya bukan anggota Komisi II. Bukan Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) Komisi II DPR. Bukan Pimpinan Komisi II, bukan anggota Banggar," kata Jazuli.

7. Teguh Juwarno, anggota DPR dari fraksi PAN

Dalam rilis dari Indonesian Corruption Watch menyebut seorang anggota DPR dari fraksi PAN yang terlibat kasus e-KTP adalah Teguh Juwarno.

Namun, hal tersebut dibantah Teguh.

"Saya tidak ikut pembahasan e KTP," ujar Teguh kepada Tribunnews.com.

Teguh menjelaskan kronologisnya pada 21 september 2010, ia sudah tidak menjadi anggota komisi II.

Karena Teguh dipindahkan ke komisi I.

Teguh memaparkan persetujuan penambahan anggaran e KTP berdasarkan data yang ada dilakukan pada bulan November 2010.

Sepanjang 2010, kata Teguh pembahasan program eKTP di komisi II dilakukan 2 kali, yakni pada tanggal 2 Mei 2010 dan 10 Mei 2010.

"Pada kedua rapat itu berdasarkan absensi dan notulensi rapat persidangan di Komisi II, saya tidak pernah hadir. Jadi saya tidak tahu menahu soal e KTP, apalagi soal bagi-bagi duit e KTP," kata Teguh.

8. ‎Djamal Aziz, mantan anggota DPR

Ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi proyek e-KTP, Djamal mengaku mendapat banyak pertanyaan dari penyidik.

Namun, dia tidak terlalu banyak menjawab.

"Saya tadi diperiksa sebagai saksi untuk e-KTP. Saya tidak banyak tahu karena saat itu saya sudah di komisi X," ucap Djamal Aziz.

Djamal melanjutkan ‎sewaktu pemerintah memiliki ide untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui e-KTP, lalu dirinya mendukung dan selanjutnya ia pindah ke komisi X.

Sewaktu duduk di Komisi II, Djamal mengaku tidak banyak mengikuti beragam rapat pembahasan.

Kala itu, seingatnya dia hanya mengikuti dua kali rapat.

Lebih lanjut, Djamal juga membantah dirinya‎ menerima suap, pasalnya usian dia sudah hampir menginjak 60 tahun.

"Saya ini sudah mau 60 tahun, saya tidak menerima suap. Kalau menerima suap, saya tidak mensyukuri nikmati," imbuhnya. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)