Bantahan 5 Tokoh yang Diduga Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Ahok ketika duduk di Komisi II DPR RI mengaku paling keras menolak tanda pengenal elektronik itu.

"Enggak ada (Tidak tahu). Saya paling keras menolak e-KTP, saya bilang pakai aja bank pembangunan daerah semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017).

Ahok tidak tahu soal beredarnya sejumlah nama yang menerima fee proyek e-KTP lewat pesan singkat.

"Enggak tahu saya. Itu Cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak?" Kata Ahok.

Sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar saat itu, Ahok menyarankan untuk melibatkan bank pembangunan daerah dalam pembuatan KTP.

Karena perekaman data di bank lebih baik daripada yang lain.

"Saya bilang ngapain habisi Rp 5-6 triliun. Lebih baik, kalau kamu ingin ke Bandung, misalnya, daftar aja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi kayak kartu mahasiswa," kata Ahok.

Menurutnya, orang yang sudah masuk dalam rentang umur untuk mendapatkan KTP pasti punya rekening bank.

Sehingga pemerintah bisa mengarahkan pengelolaan keuangan negara dengan sistem non tunai.

"Kalau semua orang dewasa punya ATM, terus pemutakhiran? Ngapain menghabiskan duit pemutakhiran orang, tiap hari lahir beranak ada kok," kata Ahok.

Lebih lanjut dirinya menegaskan tidak pernah menerima uang yang bukan haknya.

Hal itu ditunjukkannya dengan mengembalikan uang perjalanan dinas yang lebih ke DPR.

"Yang pasti, uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saja saya balikin kok. Kamu cek saja. Perjalanan dinas enggak sesuai harinya saya balikin," katanya.

"Uang yang tidak dipotong pajak, pasti ini uang enggak bener. Orang sudah tahu siapa Ahok kok, siapa berani kasih duit ke gua, langsung gua laporin ke KPK," tambah Ahok.

4. Ade Komarudin, Mantan Ketua DPR RI