Lho, Rumah DP Nol Rupiah Bentuknya Rusun, Simak Penjelasan Anies-Sandi!

Dalam aturan itu dijelaskan, DP yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen.

Namun kata Anies, aturan tersebut tak berlaku, jika kebijakan rumah tanpa DP merupakan program pemerintah daerah (pemda).

"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," ujar Anies, Jumat (17/2/2017) dalam keterangannya kepada Tribunnews.com.

Anies menjelaskan, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 PBI No. 18/16/PBI/2016 yang berbunyi, "Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan."

"kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku."

Penjabaran mantan mendikbud ini juga untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat.

Sebab, banyak yang mengartikannya sebagai DP nol persen.

Padahal yang dimaksud dalam program pasangan calon nomor 3 ini adalah nol rupiah.

"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," papar Anies.

Bagi Anies, program rumah DP nol rupiah tersebut sangat logis dan bisa direalisasikan di ibu kota kelak.

"Insya Allah, sudah sesuai aturan. Dan solusi perumahan ini, akan menjangkau seluruh warga berpenghasilan rendah," tandasnya. (Dewi Agustina/Tribunnews.com/TribunWow.com/Tinwarotul Fatonah)