Inilah Jawaban Jokowi Terkait Sikap Freeport Yang Alot
"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi kepada Kompas.com di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Negosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia masih berlangsung dan belum menemui titik terang.
Kebuntuan tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.
Baca: Chappy Hakim Mundur dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Inilah Pendapat 4 Anggota DPR RI
Presiden Jokowi akan mengambil sikap jika negosiasi Freeport dan Pemerintah Indonesia tidak segera berujung.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi kepada Kompas.com di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini masih berlangsung proses negosiasi tersebut.
Untuk saat ini Jokowi menyerahkan negosiasi tersebut kepada para menteri terkait.
Baca: Inilah Curhatan Freeport Kepada Pemerintah Indonesia
"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.
Jokowi menginginkan solusi yang saling menguntungkan.
"Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi.
"Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.
Permasalahan Freeport dan pemerintah Indonesia berawal dari ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Baca: 3 Menteri Ini Angkat Bicara Terkait Polemik Freeport Yang Memanas
Pemerintah Indonesia meminta Freeport mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Namun Presiden Direktur Freeport Richard Adkerson, menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak akan mengubah status kontraknya dari KK menjadi IUPK.
Bahkan Richard Adkerson berniat mengajukan polemik ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional karena pemerintah Indonesia dianggap tidak berbuat adil terhadap Freeport.
(Tribunwow.com/Fachri Sakti Nugroho)
