Ramai Permintaan Penetapan Bencana Nasional Lombok, Marzuki Mohamad Ingatkan Penanganan Gempa Jogja

TRIBUNWOW.COM - Gempa Bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini belum mendapatkan status bencana nasional dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah tokoh pun mendesak Jokowi untuk meningkatkan status dari bencana Lombok itu.

Mengomentari hal tersebut, penyanyi rap Jogjakarta, Marzuki Mohamad yang juga merasakan gempa di Jogja tahun 2006 turut berkomentar.

Komentar itu disampaikan Marzuki melalui Twitter miliknya, @killthedj, Selasa (21/8/2018).

Marzuki mengatakan jika walaupun tidak berstatus bencana nasional, penanganan gempa di Jogja dirasa sangat baik.

Berikut ini tweet dari Marzuki yang dirangkum oleh TribunWow.com.

• JK Gabung Timses Jokowi, Faizal Assegaf: Pukulan Telak untuk Sudirman Said, Prabowo, dan Sandiaga

"Eh, tanya dong? Waktu gempa Jogja 2006 itu statusnya bencana nasional bukan sih?.

Kalo erupsi Merapi inget, belum pernah dijadikan bencana nasional.

Tapi baik Gempa Jogja maupun Erupsi Merapi penangananya baik banget. Konon menjadi cikal-bakal badan penanggulangan bencana.

Jadi, 7000-an orang meninggal di Gempa Jogja 2006 tapi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah dan masyarakat mampu menanggulangi dan bangkit.

Waktu itu, meskipun sedih, tapi bangga sih bisa terlibat gotong-royong membantu korban. Belum ada sosmed dan belum banyak bendera partai di lokasi bencana. Enak.

Salah satu kisah Gempa Jogja; Eko Prawoto bikin desain rumah murah dan berkembang, dibangun dari 70% bahan puing-puing, satu rumah cuma 10 jt.

Dikerjakan bersama seluruh warga yang jadi korban, dikopi paste secara massif dan cepat. Foto ini yang kami bangun di Prambanan.

"Rumah Boleh Roboh - Jiwa Tetap Kokoh" Kalo inget semboyan ini bikin mau nangis. Dulu belum ada hestek. Kita namai team kita United of Nothing. Hestek #GugurGunung baru di Erupsi Merapi 2010

Ya udah gitu saja, semoga masyarakat kita semakin cerdas hidup di negeri cincin api dgn potensi bencana yg besar. kalo manusia boleh bergerak, bumi & alam semesta jg punya kehendak.

Harusnya jadi mata pelajaran sejak SD pak mentriii. koq malah ngurusin yg enggak-enggak," tulis Marzuki.

• Terobos Palang Pintu dan Tak Hiraukan Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta

Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," lanjutnya.

Perihal bantuan, ada hal lain yang membedakan pemasangan status bencana nasional yaitu terkait bantuan internasional.

Namun, Sutopo mengatakan bahwa masuknya bantuan tersebut tidak selalu berbuah baik.

• Ketua MPR Jawab Pernyataan Sri Mulyani yang Anggap Pidatonya Politis dan Menyesatkan

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan," jelas dia.

"Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya memiliki pertimbangan untuk menetapkan status bencana nasional, yang terdiri dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun, ada hal mendasar untuk diperhatikan yaitu masih ada atau tidaknya jajaran pemerintah daerah.

Jika masih ada, pemerintah daerah yang memegang kendali dalam penanganan bencana.

Sementara, pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya.

Hal itulah yang terjadi pada proses penanganan gempa Lombok.

• Tonton Langsung Pertandingan Basket Asian Games, Dian Sastro Sesalkan Kekompakan Suporter Indonesia

Bantuan yang sudah berskala nasional tersebut sebagian besarnya sudah berasal dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, kendali penanganan tetap dipegang oleh pemda.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini sumber daya nasional pun mencukupi untuk melakukan penanganan tersebut.

"Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional, yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada masyarakat yang terdampak," tuturnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)