Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Bab 6 Halaman 188 Kurikulum Merdeka

A. penentuan kondisi kritis ekonomi
B. penentuan keadaan darurat negara
C. penentuan anggaran belanja negara
D. penentuan kerja sama multilateral negara
E. penentuan perumusan perpu

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....

A. pemisahan kekuasaan
B. pembagian kekuasaan
C. pelimpahan wewenang
D. pembagian kesetaraan
E. pemerataan kekuasaan

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi.

Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....

A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas

15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Kunci Jawaban Pilihan Ganda 

1 C 
2 C 
3 A 
4 B 
5 D 
6 E
7 B
8 B
9 E
10 A
11 B
12 C
13 B
14 C
15 C

Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?

2. Perhatikan infografis berikut ini!

Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS).

Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!

3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?

4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!

5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila? 

Kunci Jawaban Esai 

1 Pada dasarnya, negara dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut.

Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut.

Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.

Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.

2 Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

3 Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin,
melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002.

“Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.

4 Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ.

Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya,
tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya.

Contoh lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK.

• BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017.

Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu. 

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta/ Shafira Chasna Ranandi)