Breaking News:

Terkini Nasional

Respon Purbaya dan Pakar soal Rencana Ponpes Al Khoziny dibangun Ulang Pakai APBN

Respon Purbaya dan pakar soal rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan menggunakan APBN.

Penulis: Magang TribunWow
Editor: Yonatan Krisna
YouTube/KompasTV
PURBAYA - Menkeu Purbaya sebut bakal tetap potong anggaran MBG jika tidak terserap dengan baik, Minggu (5/10/2025). Terbaru , respon Purbaya soal pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN, Jumat (10/10/2025). 

Kendati Menteri PU mengatakan hal demikian, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya berujar jika keputusan tersebut belum bersifat final dan perlu dikaji lagi.

“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia pada Jumat (10/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dirinya menambahkan jika rencana itu bisa berpotensi memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Saya memahami kegelisahan masyarakat."

"Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Politikus Golkar itu.

Baca juga: Purbaya bakal Tetap Potong Anggaran MBG jika Tidak Terserap Baik, Luhut: MBG Justru Gerakkan Ekonomi

Komentar Pakar

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan jika dirinya tidak setuju jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.

Menurutnya, ponpes merupakan kepemilikan privat yang seharusnya dibangun oleh yayasan, bukan negara.

"Kalau yayasan itu wakaf, mengenai semua robohnya (ponpes) itu adalah tanggung jawab pihak ponpes, termasuk korban meninggal juga tanggung jawab dia," kata Trubus Rahardiansyah pada Kamis (9/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Negara menurut dirinya dalam hal ini hanya berperan sebagai pendamping untuk melaksanakan tanggung jawab sosial saja.

"Negara boleh memberi santunan uang ke keluarga korban, layanan BPJS Kesehatan, memberikan tambahan ke keluarga korban dari kelompok tidak mampu."

"Tapi negara tidak ada urusan dengan pembangunan kembali gedungnya, karena tanahnya kan tanah privat," tuturnya

Trubus Rahardiansyah juga menyebut jika APBN diberikan untuk hal ini, maka akan ada banyak pihak yang meminta APBN.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)

Halaman 2 dari 2
Tags:
Purbaya Yudhi SadewaMenteri KeuanganPondok Pesantren
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved