TRIBUNWOW.COM - Kebijakan mengirim anak bermasalah ke barak militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih menuai kontroversi pro dan kontra.

Seperti yang dikatakan oleh mantan Menkumham Yasonna Laoly yang menyebut akan timbul kecurigaan soal mengirim ke barak militer.

Pasalnya, kebijakan ini memberikan kesan adanya unsur militerisasi yang sedang terjadi. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Nangis Peluk Siswa Program Barak Militer: Urusan Rasa Bukan Administrasi Negara

"Ya kan, pendidikan, jangan nanti kesannya militerisasi ya kan? Udah lah, anak-anak dibuat aja (pengertian) bahwa pendidikan disiplin penting, iya kan? Orang-orang, anak-anak diberikan pendidikan yang disiplin baris-baris," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025). 

"Tapi, kalau ada kesan seperti yang disampaikan oleh Gubernur kan membuat kecurigaan orang banyak," ujarnya lagi. 

Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengatakan, implementasi kebijakan ini harus dievaluasi. 

Karena menurut dia, pendidikan semi militer sebenarnya sudah banyak diterapkan, bahkan di lingkungan pendidikan tinggi. 

"Di mahasiswa kan ada menwa (resimen mahasiswa), ada ini nah, ini konsep dia yang dikatakan itu apa (maksud dari dibawa ke barak), jadi kita belum tahu, saya belum lihat seperti apa modelnya (penerapannya)," tandasnya. 

Adapun kebijakan ini telah diterapkan Dedi sejak awal Mei 2025 dan ditentang oleh banyak pihak, khususnya lembaga penegak hak asasi manusia. 

Baca juga: Minta KPAI Tak Cuma Komentari Siswa di Barak, Dedi Mulyadi: Kalau Merasa Salah, Mari Turun Bersama

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan, adanya potensi pelanggaran hak anak dalam cara Dedi Mulyadi mencari jalan pintas mengatasi kenakalan anak. 

Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan, program tersebut bisa mengarah pada pelanggaran hak anak jika tidak adanya asesmen psikologis yang layak. 

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," ujar Ai. 

Lebih dari itu, sekitar 6,7 persen anak yang dikirim ke barak militer bahkan tidak tahu alasan mereka dipilih mengikuti program tersebut. 

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," kata Ai. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yasonna Laoly Nilai Kebijakan Anak Sekolah Dikirim ke Barak Bikin Curiga Banyak Orang."