"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Baca juga: Ngadu ke Dedi Mulyadi, Korban Ledakan Amunisi: Sebenarnya Bukan Diledakkan, Mau Direndam Air Laut

Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi

Buntut pernyataannya itu, Dedi Mulyadi didesak untuk menyampaikan klarifikasi.

Bahkan, Doni Maradona Hutabarat mengancam Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni.

Ia lantas mengingatkan, antara Gubernur dan DPRD, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Pasalnya, negara Indonesia dibentuk berdasarkan trias Politika.

Doni pun menekankan, apabila Dedi tak kunjung menyampaikan klarifikasi, maka Raperda tak perlu dibahas.

"Ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri," sindir Doni.

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu."

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu."

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," pungkasnya.

Setelah pernyataannya, Doni pun mengajak rekan-rekannya sesama Fraksi PDIP untuk walk out.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pidato Dedi Mulyadi Buat DPRD Jabar Geram: Bahas Pembangunan Masa Lalu Tak Butuh Persetujuan DPR