Dedi juga mengaku heran karena belum pernah melihat ada larangan resmi dari sekolah terkait penggunaan motor dan knalpot brong oleh siswa.

"Selama ini sekolah membiarkan," katanya.

Menanggapi kritik bahwa gubernur harus menciptakan rumah-tangga yang nyaman bagi anak, Dedi Mulyadi menganggap tudingan itu tidak rasional.

"Kalau ibu-bapak bertengkar setiap hari, apa gubernur harus datang ke setiap rumah dan melarang mereka bertengkar di depan anaknya? Rumah-tangga jumlahnya jutaan, itu tidak mungkin," ucapnya.

Sebagai solusi jangka pendek, ia menggandeng TNI dalam program pendidikan disiplin di sekolah.

Ia membantah keras anggapan pelibatan TNI adalah bentuk pelanggaran HAM.

"Paskibraka dilatih TNI, guru di Papua diajari TNI, pramuka ada SAKA yang dilatih TNI, itu semua pendidikan, mari berpikir rasional," tegas Dedi Mulyadi.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan untuk berhenti berdebat tanpa aksi nyata.

"Negeri ini butuh sentuhan, butuh langkah nyata, kalau bicara tawuran, di Jakarta itu tiap hari ada, anak jalanan dieksploitasi, tapi tak ada tindakan," ucap Dedi.

"Giliran ada tindakan, ributnya luar biasa, daripada ribut terus menerus, yuk kita berbagi tugas, mana bagian saya sadarkan siswa, mana bagian lain yang juga menyadarkan siswa," lanjut dia.

"Negeri ini hanya bisa dibangun dengan kesadaran, bukan pertengkaran," kata Dedi Mulyadi. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Tanggapi Kritik dari Pengamat HAM dan Ahli Perkembangan Anak, Dedi Mulyadi: Mari Berpikir Rasional."