"Nah, saya nanti akan melakukan itu pada taraf bupati/wali kota (termasuk wakil bupati/wakil wali kota). Kan harus (jadi) tauladan," ucap KDM.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi pun akan mengecek langsung anggaran biaya untuk operasional rumah dinasnya, jika ada yang tidak perlu akan dicoret, dan jika terlalu besar akan dikurangi.
"Terus saya lihat lagi biaya untuk rumah dinas saya, akan saya lihat komponennya apa saja dan Sebagian akan saya coretin yang dirasa tidak perlu," kata KDM.
"Jadi mulai hari ini di APBD itu harus dilihat, kalau terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, saya yang akan mengevaluasi di perubahan."
"Saya kan Gubernur punya kewenangan karena mewakili pusat untuk membawa misi agar pembangunan yang lebih baik, karena sudah dikasih contoh dari atas," papar Dedi Mulyadi menegaskan.
Penegasan KDM terkait tidak akan memberi stimulus kepada kepala daerah dan wakilnya yang memakai mobil dinas baru terungkap di menjelang akhir pertemuan.
Seperti yang terungkap dalam unggahan rekaman video di @KANGDEDIMULYADICHANNEL, saat itu Sekda Jabar, Herman Suratman akan mengakhiri pertemuan.
Baca juga: Pengalaman di Purwakarta, Dedi Mulyadi Terapkan soal Ketegasan pada Ormas agar Tak Ganggu Pengusaha
Ketika itu Herman mengingatkan para Sekda dan kepala Bappeda bahwa gubernur mengatakan provinsi ini agregat dari kabupaten/kota demikian juga kabupaten/kota agregat dari kecamatan juga desa.
"Artinya untuk mewujudkan Jabar Istimewa, tentu kita harus mengupayakan kabupaten/kota -nya istimewa, kecamatan-kecamatannya istimewa, dan desa-desanya juga istimewa," kata Herman.
Sekda Jabar juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mendesign perjanjian-perjanjian kinerja antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk pembangunan yang menjadi prioritas, sesuai dengan yang disampaikan oleh gubernur.
"Contohnya perbaikan jalan. Provinsi akan perbaiki jalan provinsi yang ada di wilayah kab/kota, tapi kab/kota nya pun harus memperbaiki jalan yang menjadi kewenangan kab/kota," ucap Herman.
Di momen ini, KDM permisi minta mic kepada Sekda, lalu menyatakan, "Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetao memakai mobil dinas baru."
"Artinya ia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju,ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Biar rakyat yang menilai".
Selanjutnya KDM memberikan pernyataan seperti yang sudah disampaikan di awal artikel.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Sekda Jabar, Herman Suratman menegaskan kembali untuk penjabaran APBD 2025 Provinsi Jabar dan meminta bantuan keuangan dari provinsi untuk ditahan dulu kecuali yang mandatory atau wajib.