Kunci Jawaban

Simak Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Bab 3 Halaman 101 102

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase sampul Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Kurikulum Merdeka (kiri) dan sampul Bab 3 tentang Kesadaran Warga Negara dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban (kanan).

2. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku

C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar

D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah

E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya

Jawaban: C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar

Baca juga: Kunci Jawaban Antropologi Kelas 12 SMA/MA , Bab 3 Soal Sistem Sosial dan Nilai Budaya Halaman 89-92

3. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia

B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun

D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting

E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air

Jawaban: B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

4. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni .…

Halaman
123