Di dalam Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan Ir. Sukarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 serta rumusan inal pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila.
Berdasarkan pernyataan di atas, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal ...
A. 1 Juni
B. 22 Juni
C. 17 Agustus
D. 18 Agustus
Jawaban: A. 1 Juni
4. Berikut ini adalah tokoh panitia Sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, kecuali …
A. A Maramis
B. Abdul Kahar Muzakir
C. Mr. Soepomo
D. KH. Agus Salim
Jawaban: C. Mr. Soepomo
5. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan tersebut terdapat dalam sila pertama, dalam Piagam Jakarta berbunyi ….
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Ketuhanan yang berkebudayaan
C. Ketuhanan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab
D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Jawaban: D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Baca juga: Kunci Jawaban Mapel Ekonomi Kelas 12 Kurikulum Merdeka: Membahas APBN dan APBD di BAB 3 Hal 99-100
6. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Sukarno di halaman kediamannya Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hal ini menandakan berikut ini, kecuali ….
A.Negara Indonesia dapat menguasai wilayah negara penjajah
B. Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan
C. Negara Indonesia memiliki kebebasan menentukan nasib bangsa sendiri
D. Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat
Jawaban: A.Negara Indonesia dapat menguasai wilayah negara penjajah
7. Keputusan penting hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Melantik presiden dan wakil presiden
B. Membentuk Badan Keamanan Rakyat
C. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia
D. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu tugas presiden