3. Yang bukan merupakan Tugas MPR sebelum dilakukan amandemen adalah …

A. Menetapan GBHN
B. Menetapkan dan mengubah UUD
C. Melantik Presiden dan Wakilnya
D. Memilih Presiden dan Wakilnya
E. Pelaksanaan kedaulatan rakyat

Jawaban : Sesuai materi tata negara bagian susunan lembaga tinggi negara, telah dijelaskan tugastugas MPR. Yang tidak termasuk adalah melantik presiden. (C)

4. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa ..

A. Kekuasaan kepala negara tak terbatas
B. Kekuasaan kepala negara perlu dibatasi
C. Kekuasaan kepala negara sangat terbatas
D. Kekuasaan kepala negara seumur hidup
E. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Jawaban : Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, yang berarti kekuasaan kepala negara terbatas. (E)

5. Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatururusan pemerintahannya sendiri, kecuali di bidang…

A. Agama
B. Perekonomian
C. Wilayah
D. Sosial Masyarakat
E. SDA

Jawaban : Bidang agama tidak diatur dalam otonomi daerah. (A)

6. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945...

A. Bab X Pasal 27 (1) 
B. Bab X Pasal 27 (2) 
C. Bab X Pasal 28 (1) 
D. Bab XII Pasal 30 (1) 
E. Bab XII Pasal 30 (2)

Jawaban : Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D)

7. Hukum yang positif adalah hukum yang ...

A. Mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
B. Berisi perintah dan larangan
C. Hanya berlaku pada masyarakat tertentu
D. Berlaku sekarang
E. Berlaku di masa mendatang 

Jawaban : Hukum yang positif adalah hukum yang berlaku sekarang. (D)

Baca juga: Kunci Jawaban 15 Contoh Soal TIU SKD CPNS 2024, Wajib Dipelajari sebelum Tes