13. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ...

A. Mempertahankan NKRI
B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan Wawasan Nusantara
C. Melindungi kekayaan negara Indonesia
D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut
E. Melindungi wilayah kepulauan RI

Jawaban : Segala sumber kakayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik ekslusif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Djuanda. (C)

14. Untuk mendapakan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ...

A. Peradilan banding dan kasasi
B. Peradilan istimewa
C. Peradilan KKN
D. Peradilan perkara berat dan lebih berat
E. Peradilan khusus

Jawaban : Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.(A)

15. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali ...

A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. Keputusan Menteri
D. Peraturan Daerah
E. Undang-undang produk DPR

Jawaban : Mahkamah Agung tidak tidak punya hak untuk menguji peraturan daerah.(D)

16. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah ...

A. Bentuk negara
B. Bentuk pemerintahan
C. Corak pemerintahan
D. Lembaga negara
E. Sistem demokrasi

Jawaban : Sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak berubah.(E)

17. Sistem pemerintahan kabinet presidensil ditandai oleh ...

A. Kepala negaranya seorang presiden
B. Presiden merupakan kepala pemerintahan
C. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen
D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara
E. Adanya wakil presiden

Jawaban : Pada kabinet  presidensial kepala  pemerintahan dipegang oleh presiden.  (B)

18. Ada bermacam-macam istilah demokrasi, demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah ...

A. Demokrasi langsung
B. Demokrasi tidak langsung
C. Demokrasi terpimpin
D. Demokrasi liberal
E. Demokrasi Pancasila

Jawaban : Demokrasi liberal adalah sistem  pemerintahan yang menjunjung tinggi hak  asasi manusia atau dengan kata lain  menonjolkan kebebasan individu.(D)

19. Hukum adminstrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah ...

A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara
B. Peraturan pelanggaran pegawai negeri
C. Peraturan pemberhentian pegawai negeri
D. Peraturan pengangkatan pegawai negeri
E. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri

Jawaban : Hukum administrasi negara adalah  sekumpulan peraturan hukum yang  mengikat badan negara. (A)

20. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah ...

A. Pembahasan rapat paripurna Majelis didahului dengan penjelasan
B. Pembahasan keputusan rapat paripurna Majelis
C. Pembahasan oleh Badan Pekerja majelis terhadap bahan-bahan
D. Pembahasan komisi/panitia Ad Hocterhadap hasil-hasil
E. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna Majelis

Jawaban : Proses pembuatan ketetapan MPR tahap  II adalah pembahasan oleh Badan  Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan  yang ada. (C)

*) Disclaimer :

*Soal-soal ini hanya sebagai bahan latihan sebelum mengikuti tes CPNS.

*Soal dan kunci jawaban di atas ada kemungkinan berbeda dengan soal yang keluar saat tes.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta/Alya Ramadhani 'Abidah)

Baca Berita Menarik Lainnya di: Google News