Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 sampai dengan sekarang?

A. 1A, 2B dan 3C
B. 1A, 3B dan 2C
C. 2A, 1B dan 1C
D. 3A, 2B dan 2C
E. 3A, 3B dan 3C

4. Bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan...

A. social rights
B. political rights
C. procedural rights
D. economical rights
E. proverty rights

5. Hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian hak asasi manusia mempunyai sifat....

A. Hakiki
B. universal
C. tak terbatas
D. tidak dapat dibagi
E. individual

6. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

 Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. 

Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM?

A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM.

B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan HAM, serta memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritisi kebijakan tersebut.

C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan menggunakan kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya penghormatan dan penegakkan HAM.

D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam mewujudkan pengakuan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia, karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak saling berkaitan satu sama lain.

E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakkan HAM, sementara itu masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakkan HAM