A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban : A

11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan.

Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

A. Tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. Banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. Kurang tegasnya aparat penagak hukum
D. Kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. Tingkat disiplin masyarakat yang rendah

Jawaban : B

12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

A. Penentuan kondisi kritis ekonomi
B. Penentuan keadaan darurat negara
C. Penentuan anggaran belanja negara
D. Penentuan kerja sama multilateral negara
E. Penentuan perumusan perpu

Jawaban : C

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....

A. Pemisahan kekuasaan
B. Pembagian kekuasaan
C. Pelimpahan wewenang
D. Pembagian kesetaraan
E. Pemerataan kekuasaan

Jawaban : B

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi.

Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....

A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas

Jawaban : C

15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

A. Membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
B. Memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. Mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. Selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. Membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Jawaban : C 

Soal Esai

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik ?

Jawaban Soal Nomor 1 : 

Pada dasarnya, negara dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut.

Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut.

Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.

Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.

2. Perhatikan infografis berikut ini !

Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). 

Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut ? Berikan alasanmu !

Jawaban Soal Nomor 2 : 

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia ?

Jawaban Soal Nomor 3 : 

Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002.

Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara

4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary !

Jawaban Soal Nomor 4 : 

Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ.

Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya.

Contoh lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK.

• BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). 

5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila ?

Jawaban Soal Nomor 5 : 

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. 

Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis,
dan terpadu.

*) Disclaimer:

Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak.

Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

(Magang TribunWow.com/Marita Nur Isnawati)

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News.