TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 4 nama bakal calon di Pilkada Sumatera Utara telah selesai melalui proses penjaringan.

Selanjutnya, 4 nama itu akan direkomendasikan melalui DPD PDIP ke Ketua Umum PDIP Megawati.

Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyebut siapa saja 4 nama yang akan dibawa ke Megawati.

Baca juga: PDIP Pertimbangkan Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jawa Tengah, Anak Jokowi: Masalah Kompleks

"Soal nama itu kan, ada juga dari internal kita (kader PDI-P) Nikson Nababan, ada juga pak Edy Rahmayadi (mantan Gubernur Sumut) dari non-kader ada, pak Bary Simorangkir (pengusaha properti), ada juga pak Abdul Azis," ujar Ketua Rapidin Simbolon di DPW PKS, Rabu (10/7/2024).

Keputusan bakal calon gubernur Sumut, ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Soal nanti siapa yang jadi keputusan DPP, tentu kami kader di bawah ini, all out tegak lurus, kita berjuang sampai menang, kami tidak pikirkan kalah. Kalau sudah ditentukan siapa calon yang diusung," tutur dia.

Disinggung soal apakah mantan kader PDIP yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution masih punya kans didukung.

Menurut Rapidin, itu kewenangan dari DPP PDIP.

Baca juga: Megawati Tak Terima soal Penggeledahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Yang Bikin KPK Itu Saya

Namun, dalam penjaringan di DPD PDIP Sumut, Bobby tidak pernah mendaftar.

"Dari Provinsi Sumut, Pak Bobby enggak daftar itu wewenang pusatlah, diterima atau tidak itu, saya tidak bisa sampaikan itu di sini, karena pusat yang berwenang, kami kan DPD," ujarnya.

Rapidin menyampaikan, jika nanti pada Pilkada Sumut harus melawan Bobby, pihaknya tidak gentar.

Meskipun Bobby didukung sejumlah partai besar yakni PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Demokrat.

Kata Rapidin, semua dilakukan demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

"Bu Megawati itu seorang negarawan, orang pejuang demokrasi, beliau itu dalam pemikiran dan pandangan saya beliau akan membangun suatu sistem demokrasi yang benar-benar berkualitas," ujar Rapidin.

"Kalau misalnya (hanya) untuk mencalonkan seorang calon kepala daerah, berarti nggak ada demokrasi dong? Nah di situlah nilai-nilai negarawan seorang ibu Mega dan PDI-P dan juga PKS," tambahnya.