"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.

Baca juga: 8 Partai Koalisi Prabowo-Gibran Siap Gigit Jari, Wapres Terpilih Sebut Bocoran Sosok Pengisi Kabinet

2. Khawatir Tumpang Tindih

Pengamat Politik Agus Pramusinto menyebut seharusnya penambahan kementerian itu perlu kajian ilmiah.

Serta dibutuhkan data-data pendukung yang lengkap.

"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," ujar Agus pada Antara, Rabu (8/5/2024).

Selain itu pertimbangan lainnya adalah efektivitas dari kementerian baru tersebut.

"Apalagi sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada," tambahnya.

Baca juga: Luhut Ingatkan Prabowo agar Orang Toxic Jangan Diajak ke Pemerintahan, Begini Reaksi Gibran

3. Suka-suka Pemenang

Sementara pengamat politik Adi Prayitno menganggap penambahan menteri adalah kebijakan dari pemenang Pilpres 2024.

Meski begitu, harus ada regulasi yang diubah karena tak sesuai dengan APBN.

"Harus diubah regulasinya. Suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet yang ke depan," ujar Adi Prayitno.

Padahal Jokowi merencanakan perampingan APBN termasuk dari kementerian.

"Kalau untuk memajukan bangsa, anggaran harus digelontorkan, kecuali untuk kepentingan tak berfaedah," tambah Adi. (TribunWow.com)