Ia menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Sebagai presiden nanti, eks Danjen Kopassus itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja para menterinya.

"Bahwa berasal dari kalangan apa pun itu haknya Pak Prabowo, tidak ada partai yang boleh ngatur kan, enggak ada itu enggak ada di aturan konstitusi maksudnya, yang boleh mengangkat itu hanya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga membeberkan bahwa PKB belum membahas pembagian jatah menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi," ucapnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Dewi Agustina/Rahmat Fajar Nugraha/Rizki Sandi Saputra/Deni)

Baca berita terkait Pilpres 2024 lainnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Respons PAN, NasDem, PBB, hingga PKB soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo, Ada yang Khawatir