Keluarnya PKB dari koalisi tersebut seiring adanya tawaran Nasdem dengan menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Pada akhirnya, PKB pun bergabung ke dalam Koalisi Perubahan dan melawan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Wihadi tak menampik, Prabowo tetap akan menerima semua elemen partai politik setelah PKB mengikuti jejak Nasdem bergabung di dalam koalisi pemerintahan yang baru.

Dalam hal ini, Wihadi menuturkan bahwa Prabowo selama ini selalu menekankan pentingnya kebersamaan untuk membangun bangsa.

"Bapak (Prabowo) juga selalu menekankan adanya koalisi yang kuat dalam pemerintahan yang kuat," imbuh dia.

2. Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad, Khoirul Umam memprediksi, koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bakal semakin gemuk.

Sebab, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berseberangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah menunjukkan sinyal mendekat ke Prabowo-Gibran.

"Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

"Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin 'gemoy', yakni sekitar 74 persen," ujar dia.

Umam menyampaikan, kekuatan koalisi Prabowo-Gibran yang saat ini berada di kisaran 48 persen membuka politik akomodasi selebar-lebarnya.

Sebab, menurut dia, butuh sekitar 60 persen kekuatan di parlemen untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam kekuasaan.

Ia mengatakan, dukungan dari Nasdem, PKB, dan PPP membuat koalisi Prabowo punya kekuatan lebih cukup untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial dan multipartai.

Baca juga: Beda Jalan saat Pilpres 2024, Cak Imin Kini Gelar Karpet Merah untuk Prabowo, Sinyal Gabung?

Walaupun demikian, Umam mengingatkan, Prabowo-Gibran hendaknya tetap membuat ruang bagi kekuatan oposisi yang memadai untuk menjaga sistem check and balance.

Ia mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran pun beruntung apabila PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan oposisi karena dua partai itu sulit bersatu.

Umam mengibaratkan PDIP dan PKS selayaknya air dan minyak karena basis ideologi yang sangat berbeda bahkan bertolak belakang.