TRIBUNWOW.COM - Pasangan calon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD berkomentar soal pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana Jokowi menyebut jika presiden boleh memihak hingga boleh berkampanye asal tak pakai fasilitas negara.

Sontak, pernyataan Jokowi itu membuat ramai termasuk menuai komentar dari paslon 01 dan 03.

Pasalnya pernyataan itu juga dikatakan Jokowi di depan paslon 02, Prabowo Subianto.

Baca juga: Inkonsiten Jokowi soal Netralitas saat November 2023 dan Januari 2024: Pemerintah Pusat Harus Netral

Anies Baswedan

Dikutip dari Kompas.com, capres Anies Baswedan mengatakan ingin menjaga negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam hal ini, semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan pada kesenangan atau selera masing-masing.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," ujar Anies ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia pun mempersilakan pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak," kata dia.

"Jadi kita rujuk kepada aturan hukum, selanjutnya biar masyarakat yang menilai," imbuh dia.

Baca juga: Apakah Boleh Presiden Kampanye dan Memihak Capres seperti Kata Jokowi? Cek Fakta dan Aturannya

Muhaimin Iskandar

Cawapres Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pernyataan Jokowi.

Menurut Cak Imin, Jokowi mestinya paham posisinya saat ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.

“Presiden itu pemimpin tertinggi dalam berbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya," ujar Cak Imin di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

"Nah, saya sangat sedih ya mendengar presiden akan kampanye misalnya."

Dia mengakui bahwa sebenarnya tak ada aturan yang dilanggar dengan presiden menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.