TRIBUNWOW.COM - Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari podiumnya saat diberikan pertanyaan oleh moderator.

Hal itu terlihat dalam debat cawapres sesi kedua yang ditayangkan Kompas TV, Jumat (22/12/2023).

Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres terakhir yang diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari panelis.

Baca juga: Raffi Ahmad Terlihat dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran saat Debat Cawapres, Ikut Sapa Ganjar

Cawapres 02 itu diberi pertanyaan dengan sub tema 'Keuangan, pajak, dan tata kelola APBN dan APBD'.

"Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi," ujar moderator.

"Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat?" tanya moderator.

Gibran terlihat maju ke depan dan keluar dari podiumnya untuk berhadapan langsung dengan para panelis hingga mendekat ke kamera.

"Tidak semuanya harus menggunakan APBN, contoh IKN banyak yang gagal paham tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN," jawab Gibran Rakabuming Raka.

"Yang digunakan hanya 20 persen sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri," jawab Gibran soal penggunaan APBN.

"Infrastruktur fisik atau SDM? Dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel, karena sekali lagi untuk menuju Indonesia Emas dibutuhkan generasi emas."

Baca juga: Raffi Ahmad Terlihat dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran saat Debat Cawapres, Ikut Sapa Ganjar

Setelah selesai memberikan jawaban soal pertanyaan dari panelis, Gibran kemudian kembali ke podiumnya untuk mendapatkan sanggahan dari dua cawapres.

Cawapres pertama yang menyanggah adalah Mahfud MD disusul dengan Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar pun juga menyinggung soal aksi Gibran keluar dari podium.

"Saya baru tahu kalau boleh di sini juga, lebih dekat dengan panelis," ujar Muhaimin Iskandar.

Debat cawapres ini merupakan agenda kedua debat yang diselenggarakan oleh KPU RI.