Pilpres 2024

Baliho Ganjar-Mahfud di Pematang Siantar Diturunkan, PDIP: Ada Oknum-oknum Aparat yang 'Over Acting'

Penulis: Aulia Majid
Editor: auliamajd
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kiri) dan Bacawapres Mahfud MD (kanan) seusai pengumuman Bakal Calon Presiden dari PDIP di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (18/10/2023). Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNWOW.COM - Buntut diturunkannya baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pematang Siantar, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, PDIP kini buka suara terkait aksi tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar aturan.

"Penertiban dilakukan secara keseluruhan untuk yang tidak sesuai ketentuan, terkhusus di zona rumah ibadah, instansi pemerintahan, dan pendidikan," ujar Kepala Satpol PP Kota Pematang Siantar, Pariaman Silaen pada Senin, 13 November 2023 lalu.

Baca juga: 6 Survei Capres Terbaru, Adu Elektabilitas Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Imin, Siapa Terkuat?

Buntut pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kota Pematang Siantar tersebut, politikus PDIP Aria Bima menilai ada oknum aparat yang terlalu berlebihan dalam bertindak.

"Ini yang mungkin disinggung ada oknum aparat, saya tidak katakan oknum aparat secara keseluruhan, ada oknum-oknum aparat yang over acting," ujar Aria Bima saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat pada Senin 13 November 2023 lalu.

"Satu pihak difasilitasi dipasang di mana-mana, satu pihak ada yang masang satu dua baliho saja digulung atau dicopot," tambahnya.

Aria Bima menilai apabila ada pelanggaran dalam pemasangan APK atau baliho bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau tim kampanye pendukung yang terkait.

Aria Bima menambahkan bahwa penurunan baliho peserta Pemilu 2024 bisa saja membuat aparat tidak disukai oleh masyarakat umum.

"Kalau ada kesalahan atau ketidakberesan pemasangan, tentunya ada proses penindakan, apa ke Bawaslu atau pada tim kampanyenya, yang lebih teduh, yang tidak memunculkan keberingasan masyarakat yang merasa simbol pilpresnya atau simbol partainya diturunkan," lanjutnya.

Aria Bima juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap mengawasi dan memberi pengawalan kepada Pemilu 2024 agar tindakan pencopotan baliho tidak kembali terjadi.

Karena menurut Aria Bima pengawasan Pemilu 2024 adalah tugas dari Presiden Jokowi.

"Ini yang diingatkan oleh Ibu (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) tidak bermaksud kemudian semakin buat keruh, tapi Ibu mengingatkan ada kecenderungan hati-hati kepada netralitas yang akhir-akhir ini kok cenderung mulai tidak terlihat, jangan seperti zaman orde baru," tuturnya.

Politikus PDIP, Aria Bima (KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO)

Baca juga: BREAKING NEWS - KPU Tetapkan 3 Capres-Cawapres 2024: Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin

Elite PDIP Sempat Dibuat Geram Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Tiba-tiba Dicopot

Elite PDIP yakni Komarudin Watubun turut mengomentari dicopotnya baliho capres dan cawapres partai berlogo banteng tersebut, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali.

Dilansir TribunWow.com, pada Selasa 31 Oktober 2023 lalu, baliho Ganjar-Mahfud MD yang terpasang di Gianyar, Bali tersebut dicopot jelang hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut.

Alhasil, Komarudin Watubun yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP menjadi geram atas aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

Komarudin yang naik pitam berkat aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud pun ikut heran karena aksi tersebut dilakukan di daerah yang mayoritas kader PDIP atau yang ia sebut sebagai 'sarang banteng'.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KompasTV, Komarudin Watubun menyayangkan kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud yang terjadi di daerah yang menjadi 'wadah' dari PDIP itu sendiri.

"Masa di kandang banteng bisa berani sekelas itu," ujar Komarudin Watubun.

Komarudin pun menginginkan adanya investigasi terkaut aksi pencopotan Ganjar-Mahfud di Bali tersebut.

"Teman-teman di Bali itu kita tahu sarangnya banteng, kandangnya banteng, jadi kalau sampai berani melakukan tindakan begitu harus segera melakukan investigasi ke bawah," tambahnya.

Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali kembali dihiasi oleh baliho politik serangkaian Pemilu 2024, Rabu 1 November 2023. (Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta)

Baca juga: BREAKING NEWS Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Resmi Ditetapkan KPU sebagai Capres-Cawapres

Komarudin pun sempat memberi analogi bahwa kader PDIP layaknya seorang banteng yang memiliki kelebihan dan sikap yang tegas.

"Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun brutal itu banteng," lanjut Komarudin.

"Jadi banteng itu tidak ada cengeng-cengeng, cuman kalau dia diam jangan diganggu, bahaya," tambahnya.

Namun, kini pada Rabu, 1 Oktober 2023 baliho Ganjar-Mahfud sudah terpasang kembali di daerah Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali.

Setelah dicopot dan diletakkan di jalanan kosong, baliho Ganjar-Mahfud akhirnya terpasang kembali, dilansir dari TribunBali.com.

Baca juga: Putusan MKMK Kini Kompak Disorot oleh PDIP: Ganjar Dibuat Gelisah, Megawati Ajak Rakyat Kawal Pemilu

Respons Presiden Jokowi seusai Baliho Ganjar-Mahmud Dicopot saat Ia Tiba di Bali

Presiden Jokowi pun buka suara terkait polemik pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Pulau Bali tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KompasTV pada Rabu, 1 November 2023, Presiden Jokowi mengaku mendapat berita dicopotnya baliho tersebut dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," ujar Presiden Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa semua aparatur negara seperti ASN, Polri, hingga TNI pun harus netral dalam Pilpres 2024 nanti.

Tak hanya mengusung netralitas, Presiden Jokowi juga menyorot pemindahan atribut partai harus meminta izin kepada pengurus partai setempat.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral."

Baca juga: Buntut Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Kini Dipecat dari Partai, PDIP Dibuat Heran

"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai mestinya pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi minta ijin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali sempat menurunkan baliho yang bergambarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dipasang di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023 lalu.

Dicopotnya baliho Ganjar-Mahfud tersebut dilaksanakan sebelum kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan yang dijadwalkan pada pukul 10.30 WITA.

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, menurut penurutan dari Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," tutur Kepala Satpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi, Selasa 31 Oktober 2023. (TribunWow.com)

Baca berita Pilpres 2024 lainnya

Sebagian artikel ini telah diolah dari Kompas.com dengan judul Penurunan Baliho Ganjar Terjadi Lagi, Politikus PDI-P Duga Ada Oknum Aparat yang "Over Acting"