Komarudin yang naik pitam berkat aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud pun ikut heran karena aksi tersebut dilakukan di daerah yang mayoritas kader PDIP atau yang ia sebut sebagai 'sarang banteng'.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KompasTV, Komarudin Watubun menyayangkan kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud yang terjadi di daerah yang menjadi 'wadah' dari PDIP itu sendiri.

"Masa di kandang banteng bisa berani sekelas itu," ujar Komarudin Watubun.

Komarudin pun menginginkan adanya investigasi terkaut aksi pencopotan Ganjar-Mahfud di Bali tersebut.

"Teman-teman di Bali itu kita tahu sarangnya banteng, kandangnya banteng, jadi kalau sampai berani melakukan tindakan begitu harus segera melakukan investigasi ke bawah," tambahnya.

Baca juga: Prabowo-Anies-Ganjar Beberkan Alasan Cawapresnya Tak Ikut saat Dijamu Makan Siang Presiden Jokowi

Komarudin pun sempat memberi analogi bahwa kader PDIP layaknya seorang banteng yang memiliki kelebihan dan sikap yang tegas.

"Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun brutal itu banteng," lanjut Komarudin.

"Jadi banteng itu tidak ada cengeng-cengeng, cuman kalau dia diam jangan diganggu, bahaya," tambahnya.

Namun, kini pada Rabu, 1 Oktober 2023 baliho Ganjar-Mahfud sudah terpasang kembali di daerah Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali.

Setelah dicopot dan diletakkan di jalanan kosong, baliho Ganjar-Mahfud akhirnya terpasang kembali, dilansir dari TribunBali.com.

Respons Presiden Jokowi seusai Baliho Ganjar-Mahmud Dicopot saat Ia Tiba di Bali

Presiden Jokowi pun buka suara terkait polemik pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Pulau Bali tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KompasTV pada Rabu, 1 November 2023, Presiden Jokowi mengaku mendapat berita dicopotnya baliho tersebut dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," ujar Presiden Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa semua aparatur negara seperti ASN, Polri, hingga TNI pun harus netral dalam Pilpres 2024 nanti.