TRIBUNWOW.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan hadir di Universitas Gadjah Mada dalam acara Mata Najwa on Stage, Selasa 19 September 2023.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan diminta untuk mengungkapkan gagasan sebagai bacapres.

Najwa Shihab selaku pembawa acara bertanya soal kepolisian di Republik Indonesia.

Baca juga: Najwa Shihab Menolak Jadi Timses Anies-Cak Imin Jelang Pilpres 2024, PKB: Kita Hormati Komitmennya

Banyak posisi penting di negara Indonesia yang diisi oleh sosok yang berasal dari lembaga kepolisian atau rangkap jabatan.

Bahkan, Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam telah merekomendasikan soal hal itu.

"Disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri dalam kementerian dan lembaga lain," kata Najwa Shihab dikutip dari kanal YouTube Mata Najwa.

"Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian sebagai sekjen, irjen, pelaksana kepala daerah sampai komisaris di BUMN."

"Dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joke nya NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini rekomendasi tim percepatan, sependapat dengan itu?"

Baca juga: Adu Suara di Jawa Timur: Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan, Siapa Penguasa pada Pilpres 2024?

Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan memang tidak seharusnya polisi melakukan rangkap jabatan.

Berlaku juga bagi lembaga lain yang dianggap tak sesuai mengisi posisi dengan bidang penempatan.

"Bukan hanya kepolisian yang dibatasi posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi orang kompetensinya berbeda," kata Anies Baswedan.

"Jangan diisi karena apa yang terjadi kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi, menurut saya fair saja."

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu memberikan contoh soal pemberian jabatan karena mengenal dengan baik petingginya.

Baca juga: Head to head Prabowo, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Jawa Timur, Siapa Unggul di Pilpres 2024?

"Termasuk dari kampus, dari kampus bisa jadi sekjen, dirjen, kalau dia punya kompetensi yang tepat gak papa, tapi kalau enggak gak boleh, hanya karena misalnya presiden dari kampus A semua dosen-dosen kampus A jadi pejabat di A,B,C,D enggak bisa itu," kata Anies Baswedan.

"Apa itu yang terjadi sekarang? Saya hanya follow up," celetuk Najwa Shihab.