Anies Baswedan pun sempat memberi contoh tentang politik rangkap jabatan yang baru-baru ini terjadi.

"Misalnya begini, di DKI Jakarta, Jabodetabek, kualitas udara sedang buruk. Maka sebenarnya banyak yang bisa mendapatkan tugas, ternyata yang dapat tugas sama juga. Menurut saya harus ada ini perlu ada prinsip meritokrasi."

"Kenapa saya sebut disitu prinsip meritokrasi, karena di republik ini tuh banyak orang, harus ada talent pool yang dipegang negara, sehingga tugas apa pun ada orang yang bisa ditugaskan disitu," lanjutnya.

Partner dari Anies Baswedan, yakni Cak Imin pun turut memberikan suaranya terkait konflik kepentingan dan politik rangkap jabatan.

"Secara normatif undang-undang dasar 45 kita, seluruh tata norma aturan undang-undang yang kita punya memang itu, tujuan berpolitik tujuan berpartai, tidak ada conflict of interest di dalam setiap kebijakan."

"Makanya normanya itu setiap pejabat, harus berhenti dari seluruh jabatan-jabatan di luar pejabat, bisnisnya berhenti dan seterusnya, normatifnya saya cukup disitu saja," ujar Cak Imin.

Namun, ketika ditanya apakah kritiknya tertuju kepada Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin tidak mengiyakan dan tertawa.

"Saya tidak ikut-ikut," tutup Cak Imin sembari tertawa.

(TribunWow.com)

Baca berita Pilpres 2024 lainnya