TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dilaporkan ke Mahkamah Partai oleh Tim Pemrakarsa Kebangkitan Golkar, Jumat 18 Agustus 2023.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senior Partai Golkar yang juga perwakilan dari Tim Pemrakarsa Kebangkitan Golkar Lawrence TP Siburian mengatakan Airlangga Hartarto telah melakukan pelanggaran berat.

Pelanggaran tersebut terkait dukungan Partai Golkar yang mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: PDIP Soroti Capres yang Pakai Foto Jokowi untuk Kampanye Pilpres 2024, Sindir Prabowo?

"Kami baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar Pak Mohammad Hatta bahwa Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstruksi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar,' ujar Lawrence.

"Karena itu kami mohon pada dewan etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan."

Lawrence mengatakan Partai Golkar awalnya telah sepakat soal sikap di Pilpres 2024 mendatang.

Yakni mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

Baca juga: Dengar Santri Ngaku Idolakan Prabowo Subianto, Gus Miftah Langsung Sebut Calon Presidennya

"Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret 2021 memutuskan Pak Airlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang."

Namun, Airlangga tak melaksanakan keputusan tersebut dan malah mendukung capres Prabowo Subianto.

"Dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas tapi malah mendukung capres Pak Prabowo Subianto."

Persoalan mendukung tersebut sebenarnya tak dipermasalahkan.

Baca juga: Ketimbang PKB, Partai Golkar Disebut Pantas Dapat Posisi Cawapres Dampingi Prabowo, Airlangga?

Yang difokuskan yakni Airlangga yang tak menjalankan perintah partai.

"Kami anggap langkah yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi tidak ada kaitan dengan Partai Golkar."

Lawrence menambahkan jika ingin memberikan dukungan pada capres tertentu, seharusnya Airlangga mengadakan Rapimnas yang baru.

Lalu akan ada kesepakatan baru soal dukung mendukung capres di Pilpres 2024.

Baca juga: Momen Prabowo, Ganjar, dan Anies Temui Keluarga Gus Dur Jelang Pilpres 2024, Berlomba Raih Simpati?