Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Setelah ramai menjadi polemik, Kemendikbud Ristek akhirnya turun tangan mengatur terkait wisuda untuk siswa jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Ada dua poin yang ditekankan dalam aturan baru tersebut sebagai bentuk sikap atas keluhan para orangtua murid.
Di antaranya adalah ketentuan bahwa wisuda tersebut tak diizinkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan wajib siswa.
Baca juga: NASIB Mujur Siswa SMK yang Viral Sol Sepatu Lepas saat Wisuda, Langsung Ditawari KSAD Jadi Tentara
Selain itu, kegiatan wisuda sekolah tidak boleh memberatkan orangtua/wali murid.
Hal ini berlaku mulai dari satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sebelumnya, banyak orangtua dan wali murid protes adanya acara pelepasan wisuda PAUD sampai SMA.
Alasannya karena biaya yang dipungut untuk acara wisuda terlampau mahal.
Mulai ratusan ribu dan jutaan rupiah.
Baca juga: Viral Curhatan Pilu Seorang Ayah Dibentak Anaknya saat di Acara Wisuda: Saya Ingin Melihat Anak Saya
Banyak juga netizen yang ikut berkomentar di media sosial untuk mengembalikan prosesi wisuda serta pemindahan tali toga hanya untuk jenjang perguruan tinggi.
Namun sebagian netizen, menganggap tidak ada masalah dengan prosesi wisuda PAUD-SMA.
Bagi sebagian orangtua, wisuda PAUD, SD, SMP, dan SMA merupakan pemacu motivasi siswa untuk terus menggapai pendidikan.
Karena itu, melalui SE ini Kemendikbud menghimbau jika prosesi kelulusan, pelepasan siswa berupa wisuda tidak boleh memberatkan dan bukan hal yang wajib.
Surat yang tertanggal 23 Juni 2023 itu ditujukan kepada para kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Baca juga: Viral Mahasiswi di Malang Kendarai Truk ke Acara Wisuda, Akui Hobi hingga Belajar dari sang Ayah
2 poin utama aturan wisuda PAUD-SMA
Berdasarkan isi surat edaran tersebut, ada poin yang ditekankan bagi seluruh pemangku kepentingan dan satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK antara lain:
1. Memastikan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di wilayah kerja masing-masing kepala daerah.
Tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orangtua/wali peserta didik.
2. Memastikan bahwa kegiatan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di masing-masing wilayah kerja melibatkan komite sekolah dan orangtua/wali peserta didik.
Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dasar hukum aturan terkait wisuda PAUD-SMA ini berdasarkan 4 dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Serta yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikbud Resmi Keluarkan Aturan Wisuda PAUD-SMA, Bukan Acara Wajib"