TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024 belum juga mengumumkan soal cawapres.

Partai Gerindra mengatakan ingin berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawapres untuk Prabowo Subianto.

Namun, hal itu dianggap tak lazim oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Prabowo Bernyali Besar, Terbukti dari Berani Ajukan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Ia menilai Partai Gerindra seharusnya mengurungkan niatnya untuk berkomunikasi dengan Jokowi terkait calon wakil presiden (cawapres) ketua umum mereka, Prabowo Subianto.

Jamiluddin awalnya menilai hal tersebut sebagai langkah yang  aneh, mengingat Partai Gerindra sebagai partai politik yang seharusnya otonom dalam menentukan cawapres. 

"Gerindra seharusnya tidak melakukan hal itu, apalagi kepada Joko Widodo sebagai presiden," kata dia dalam pesan yang diterima Tribunnews, Kamis (8/6/2023).

Menurut Jamiluddin, Jokowi tentunya tidak berurusan dengan calon presiden dan wakil presiden suatu partai. 

"Sebab tugas dan fungsinya sama sekali tak terkait dengan capres dan cawapres," lanjutnya

Baca juga: Dinilai Aneh dan Buruk, Proposal Damai Prabowo untuk Ukraina Ramai Kritik, Pengamat: Rendah Wawasan

Dia menilai Partai Gerindra secara sadar atau tidak sudah memperlakukan Jokowi seperti raja. 

"Sebagai partai meminta petunjuk kepada sang raja tentang berbagai hal yang akan dilakukannya. Hal itu tentunya sudah merendahkan harkat Gerindra sebagai partai politik. Gerindra seolah partai yang tak memiliki kemampuan untuk menetapkan cawapresnya," kata dia 

Jamiluddin meyakini bahwa langkah tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra, khususnya Prabowo.  

"Kesan tegas terhadap Prabowo bisa jadi akan sirna. Prabowo bisa saja di persepsi sosok yang lemah," ujarnya.

Dia juga menilai ini juga bisa berpengaruh terhadap pencapresan Prabowo. Masyarakat bisa saja menilai Prabowo bukan sosok yang mandiri dalam mengambil keputusan, sebab hanya memutuskan cawapres saja harus berkonsultasi dengan presiden.

"Masyarakat tentu khawatir kemandirian Prabowo dalam mengambil keputusan bila kelak jadi presiden. Padahal kemandirian presiden sangat diperlukan agar ia tidak terombang ambing dalam setiap mengambil keputusan," pungkasnya

Sebelumnya, Partai Gerindra bakal meminta pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal usulan menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan nantinya Gerindra bakal meminta pendapat Jokowi bukan kapasitasnya sebagai Presiden RI. Akan tetapi, dia akan diminta pendapat sebagai sahabat dari partai Gerindra.

"Kami berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebagai salah satu sahabat kami, sahabat Pak Prabowo, soal cawapres yang pas untuk Pak Prabowo siapa, apa Pak Erick Thohir atau nama nama lain kami terus berkomunikasi," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Ia menuturkan permintaan pendapat tersebut tidak bisa dibilang sebagai cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres.

Sebab, Partai Gerindra meminta pendapat Jokowi bukan dalam kapasitas sebagai Presiden.

"Sahabat saya bilang, sahabat. Iya kan kita berkoalisi saat ini punya komitmen yang sama bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih kuat memiliki pemimpin nasional yang berani membela kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul "Gerindra Minta Pendapat Presiden Jokowi soal Cawapres Prabowo, Pengamat: Harusnya Tak Perlu."