Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dirinya ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Menanggapi pernyataan Jokowi, sejumlah pihak pun buka suara.
Baca juga: Hasil Survei Populi Center: Prabowo Tegas dan Berwibawa, Ganjar Ramah dan Toleran, Anies Agamis
Seperti PDIP dan Gerindra yang memberi dukungan atas apa yang disampaikan Jokowi.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut Jokowi tidak melanggar aturan jika cawe-cawe di Pilpres.
Meski demikian, ia mengingatkan Jokowi agar cawe-cawe ini sesuai dengan adab dan kepatutan.
"Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawenya yang sesuai dan keadaban yang ada. Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan," ujar Bambang Pacul, dikutip dari Tribunnews, Selasa (30/5/2023).
Bambang Pacul menyebutkan, Jokowi perlu terbuka terkait cawe-cawe ini.
"Tapi ikut campur nanti clear toh ikut campurnya kaya apa iya toh? kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres cawapres itu kan urusan partai. Tapi Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra mungkin mau diarahkan kemana musranya itu kan Pak Presiden," ucapnya.
"Saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa jawa ada kepatutannya gak boleh cawe-cawe mengintervensi itu gak boleh," imbuh dia.
Di sisi lain, hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.
Gerindra mendukung Jokowi cawe-cawe karena tentu sang presiden memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan penerusnya.
"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," ujar Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Ia juga menyebut Jokowi memilik hak politik untuk ikut campur dalam Pilpres 2024.
"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," imbuhnya.
Meski demikian, Habiburokhman mengingatkan agar KPU dan Bawaslu mengawasi Jokowi agar tidak sampai mengintervensi.
"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," imbuhnya.
Hal berbeda diungkap oleh Partai Demokrat.
Baca juga: Survei LSI Denny JA: Pemilih Golkar Mayoritas ke Prabowo, Pendukung PAN Condong ke Anies Baswedan
Hal ini diungkap Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (20/5/2023).
Menurutnya, daripada cawe-cawe di Pilpres, lebih baik Jokowi fokus menjalankan tugasnya.
"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (20/5/2023).
"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY."
"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," imbuhnya.
Herzaki juga menyebut, presiden boleh memiliki aspirasi, tapi tak seharusnya cawe-cawe.
"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," ungkapnya. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)