TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio buka suara soal sindiran yang diduga dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Luhut sempat mengkritik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di area Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Dilansir TribunWow.com, Luhut menilai pemerintah daerah seharusnya tak menerbitkan izin agar warga tak tinggal di wilayah berbahaya itu.
Baca juga: Melihat Potensi Cawapres yang Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024, Siapa Menang Survei?
Meski Luhut tak secara eksplisit menyebut nama, namun banyak pihak yang menduga sindiran itu dilayangkan untuk Anies.
Mengingat IMB wilayah Tanah Merah diberikan oleh Anies saat masih menjadi gubernur DKI.
Menanggapi hal itu, Hendri justru mempertanyakan peran negara dan Pertamina soal peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menewaskan banyak orang meninggal dunia.
"Kenapa negara tak mau instrospeksi terhadap apa yang telah dilakukannya kepada rakyat," kata Hendri.
"Lagi lagi, Pertamina itu adalah milik negara. Tapi dengan mudahnya negara menyalahkan rakyat, bahkan yang sekarang disalahkan itu rakyat, Anies sekarang sudah jadi rakyat loh."
"Jadi memang paling enak bagi negara kalau salah, ada rakyat yang meninggal, ya yang disalahkan rakyat, harusnya yang jantan dong. Yaudah Pertamina salah, negara salah."
"Saat ini justru Pertamina atau negara hadir untuk meyelesaikan masalahnya itu," imbuhnya.
Baca juga: Ungkit Pengaruh SBY, Politisi Demokrat Sebut AHY Lebih Pantas Jadi Cawapres Anies daripada Khofifah
Alih-alih menyalahkan Anies, menurut Hendri, negara dan Pertamina harus segera mencari solusi.
Apalagi kebakran di Depo Pertamina bukan baru pertama kali terjadi di Plumpang.
"Ini bukan kejadian tadi sore, tapi negara mendiamkan sampai ada korban meninggal."
"Kemudian diframing ada yang disalahkan. Negara enak betul kehidupannya," tutupnya.
PSI Kritik Anies Baswedan
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nathalie mengkritik Anies Baswedan yang memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara.
Dilansir TribunWow.com, kawasan Tanah Merah menjadi daerah terdampak kebakaran dahsyat Depo Pertamina Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu.
Anies panen cibiran karena sempat menerbitkan IMB untuk kawasan tersebut.
Bahkan kritikan itu juga disampaikan sejumlah politisi PDIP.
"Kalau bikin kontrak politik itu pakai akal sehat agar bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Grace, dikutip dari Tribunnews.
"Kalau enggak bapak dosa loh ke orang yang meninggal ini."
Baca juga: Beda Sikap, PKS Sujud Syukur jika Wacana Anies-Sandiaga Terwujud, tapi Langsung Ditolak Prabowo
Menurut Grace, seharusnya warga tak bermukim di sekitar Depo Pertamina Plumpang agar terhindar dari bahaya.
Grace menilai Anies seharusnya menggunakan anggaran Rp 89 triliun DKI Jakarta pertahun untuk memindahkan warga ke kawasan yang aman.
"Karena kalau enggak Bapak kasih IMB kan mereka mungkin sudah dipindah ke tempat yang aman atau ada program lah," imbuhnya.
"DKI punya dana Rp 89 triliun pertahun, 5 tahun Rp 450 triliun. Apa susahnya mengambil sebagian dari uang anggaran itu untuk memindahkan orang ke tempat yang aman," sambungnya.
Di sisi lain, Anies justru mengutamakan pembangunan Formula E hingga menghabiskan dana Rp 1 triliun.
Pada saat bersamaan, Grace juga menjamin PSI tak akan bergabung dengan Koalisi Perubahan.
Grace menyebut pertainya tak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 mendatang,
"Kalau itu (gabung ke Koalisi Perubahan) pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita tidak, Koalisi Perubahan enggak bakal masuk? Enggak mungkin," tutupnya. (TribunWow.com)