Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - PDIP kembali menyindir Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Jika sebelumnya PDIP menyindir kinerja menteri yang dipimpin oleh Surya Paloh itu, kini gantian sikap kader Partai NasDem di DPR RI kena sindir.
Dikutip TribunWow dari Tribunnews, sikap kader Partai NasDem di DPR RI disebut menunjukkan kebijakan dan sikap berbeda seusai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan calon presiden (capres) 2024.
Baca juga: AHY Tak Terpilih Jadi Cawapres? Surya Paloh Temui PKS Bahas Pilpres 2024 dan Pendamping Anies
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto kepada wartawan, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Hasto turut mengungkit soal kemungkinan reshuffle kabinet yang berpotensi dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga mengungkit soal etika politik dalam berdemokrasi.
"Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya memiliki andil besar dalam pemerintahan seperti halnya PDIP.
Dilansir TribunWow.com, Ahmad Ali menilai tidak etis apabila PDIP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi para menteri.
Pasalnya, Presiden adalah kepala pemerintahan yang seharusnya netral dan tidak dapat diintimidasi partai politik manapun.
Baca juga: Para Partai Pendukung Jokowi Disebut Manfaatkan Momen Depak NasDem dari Kabinet, Pengamat: Itu Wajar
Dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023), Ahmad Ali menyatakan pihaknya tetap konsisten sebagai pihak yang mendukung pemerintahan Jokowi.
Bahkan, andil Partai NasDem dianggap sama dengan PDIP.
"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," ujar Ahmad Ali.
"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDIP katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," tegasnya.
Baca juga: Reshuffle Terbaru Jokowi Diduga Kuat Ingin Usir NasDem, Pengamat: Semoga Jokowi Tidak Ceroboh
Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa Presiden semestinya tidak bisa dipengaruhi pihak-pihak yang ingin mencampuri hak prerogatif terkait reshuffle.
Hal ini diungkapkan setelah muncul komentar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," ungkap Ahmad Ali.
Meski begitu, partai NasDem menyerahkan keputusan terkait reshuffle tersebut kembali ke tangan Jokowi.
"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden."
Ditanya mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Jokowi maupun pihak PDIP, kubu Partai NasDem tampaknya merasa enggan.
Pasalnya, dari pihaknya merasa tidak ada masalah apa pun baik dengan Presiden maupun PDIP.
"Kami merasa, pertama dengan presiden baik-baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ahmad Ali.
"Ramai isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik."
Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Duga Perindo hingga PSI Minta Jokowi Jatah Kursi Menteri
Jokowi Ngambek ke Surya Paloh?
Tiga menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) santer dirumorkan bakal terdepak saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.
Pengamat melihat hubungan Jokowi dengan NasDem semakin dingin seusai Surya Paloh mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 dari Partai NasDem.
Dikutip TribunWow dari Kompas, pendapat ini disampaikan oleh Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.
Baca juga: Guyon Jokowi soal Alasan Covid-19 di Indonesia Turun Buat Luhut Binsar Tersenyum Lebar
"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).
Beberapa gelagat yang disorot oleh Adi di antaranya adalah tak hadirnya Jokowi saat HUT Partai NasDem.
Kemudian Jokowi juga sempat berpesan agar tidak sembrono memilih capres.
Lalu momen di mana Jokowi tidak membalas pelukan Surya Paloh di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.
"Bagi saya, kunci utamanya ini adalah karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres," ujar Adi.
Adi menjelaskan, ia meyakini Jokowi memiliki kekhawatiran apabila Anies menjadi RI 1 maka program presiden sebelumnya seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur hingga pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah di Tanah Air terancam tidak dilanjutkan.
"Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan," terang Adi.
"Jadi bagi saya reshuffle ini murni persoalan politik karena Nasdem mengusung Anis yang jelas-jelas selama ini adalah tokoh oposisi berseberangan dengan pemerintah," tutur Adi.
(TribunWow.com/Anung/Via)