Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, menilai PDIP jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Partai NasDem.
Dilansir TribunWow.com, hal ini dilihat dari sikap PDIP yang terus menggaungkan isu reshuflle kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun ketidaksukaan tersebut disinyalir muncul akibat keputusan Partai NasDem untuk mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Ketar-ketir Kena Reshuffle Jokowi? Kubu NasDem: Kami Ini Sama Besar Andilnya dengan PDIP
"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata Bawono dikutip Kompas.com, Rabu (4/1/2023).
Ia menilai bahwa desakan PDIP agar Jokowi merombak menterinya, terutama yang berasal dari Partai NasDem, akan memiliki muatan politik.
Padahal seharusnya, reshuffle tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja maupun sikap menteri terkait.
Baca juga: Isu NasDem Didepak Menguat, Jokowi Beri Jawaban Abu-abu soal Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle
"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai NasDem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," ungkap Bawono.
Menurutnya, pencapresan Anies oleh Partai NasDem merupakan hak yang dimiliki partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut.
Apalagi mengingat komitmen partai NasDem untuk mendukung pemerintahan Jokowi hanya sampai tahun 2024, di mana masa jabatan Presiden sudah berakhir.
"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai NasDem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," ujar Bawono dikutip Kompas.com.
Reshuffle kabinet merupakan wewenang dan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.
Karenanya, sikap PDIP yang meminta Jokowi mengevaluasi menteri kader Partai NasDem dinilai sangat tidak etis.
"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," tandasnya.
Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden
Kubu NasDem: Kami Ini Sama Besar Andilnya dengan PDIP
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya memiliki andil besar dalam pemerintahan seperti halnya PDIP.
Dilansir TribunWow.com, Ahmad Ali menilai tidak etis apabila PDIP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi para menteri.
Pasalnya, Presiden adalah kepala pemerintahan yang seharusnya netral dan tidak dapat diintimidasi partai politik manapun.
Baca juga: Para Partai Pendukung Jokowi Disebut Manfaatkan Momen Depak NasDem dari Kabinet, Pengamat: Itu Wajar
Dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023), Ahmad Ali menyatakan pihaknya tetap konsisten sebagai pihak yang mendukung pemerintahan Jokowi.
Bahkan, andil Partai NasDem dianggap sama dengan PDIP.
"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," ujar Ahmad Ali.
"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDIP katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," tegasnya.
Baca juga: Reshuffle Terbaru Jokowi Diduga Kuat Ingin Usir NasDem, Pengamat: Semoga Jokowi Tidak Ceroboh
Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa Presiden semestinya tidak bisa dipengaruhi pihak-pihak yang ingin mencampuri hak prerogatif terkait reshuffle.
Hal ini diungkapkan setelah muncul komentar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," ungkap Ahmad Ali.
Meski begitu, partai NasDem menyerahkan keputusan terkait reshuffle tersebut kembali ke tangan Jokowi.
"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden."
Ditanya mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Jokowi maupun pihak PDIP, kubu Partai NasDem tampaknya merasa enggan.
Pasalnya, dari pihaknya merasa tidak ada masalah apa pun baik dengan Presiden maupun PDIP.
"Kami merasa, pertama dengan presiden baik-baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ahmad Ali.
"Ramai isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik."(TribunWow.com/Via/Anung)