Selama lebih dari dua dekade, aktivis HAM dan ombudsman pemerintah telah melakukan penyelidikan atas tindakan polisi Indonesia.

Laporan-laporan ini, menurut Baker, sering sampai ke kepala polisi, tetapi tidak banyak atau tidak berpengaruh sama sekali.

"Mengapa kita terus dihadapkan dengan impunitas?" dia berkata.

"Karena tidak ada kepentingan politik untuk benar-benar mewujudkan kepolisian yang profesional," ujar Baker.

Baca juga: Viral Suporter Turun ke Lapangan dan Minta Polisi Tak Tembak Gas Air Mata, Malah Dibentak-bentak

Polisi setelah Reformasi

The New York Times juga menuliskan, polisi di Indonesia sebelumnya tidak pernah "sehebat atau sekejam" ini sebelumnya.

Selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto, militer dipandang sangat berkuasa.

Namun, setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, sebagai bagian dari serangkaian reformasi, pemerintah menyerahkan tanggung jawab keamanan internal kepada polisi, memberikan kekuatan yang sangat besar kepada kepolisian.

Dalam banyak kasus, petugas polisi memiliki keputusan akhir tentang apakah suatu kasus harus dituntut.

Menerima suap adalah hal biasa, kata para analis, dan setiap tuduhan pelanggaran polisi diserahkan sepenuhnya kepada pejabat tinggi untuk diselidiki.

Sebagian besar waktu, kelompok hak asasi mengatakan, mereka tidak melakukannya.

Wirya Adiwena, Wakil Direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan, “hampir tidak pernah ada” pengadilan atas penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan kecuali pada 2019, ketika dua mahasiswa tewas di Pulau Sulawesi selama protes.

Pada tahun 2018, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, Malang, ketika terjadi kekerasan dalam pertandingan yang melibatkan tim tuan rumah, Arema.

Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun meninggal beberapa hari kemudian.

Tidak ada laporan apakah ada penyelidikan atas kematiannya atau bagaimana polisi menangani kerusuhan itu.

Baca juga: Tragedi Arema FC Vs Persebaya: PSSI Ungkap Alasan Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan Tidak Dibuka Semua