Di awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.

Kala itu William mengkritisi bahwa sulit bagi DPRD DKI untuk mengawasi kinerja TGUPP.

"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya, seperti dilansir Tribunnews.com.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: PKS dan Demokrat Intens Komunikasi, NasDem Pastikan Anies Siap Maju di 2024

Sebelumnya, kritik dan peringatan diberikan kepada Anies dalam acara Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Gubernur Ibu Kota dan wakilnya Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Dalam rapat tersebut, DPRD DKI mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya yang nantinya usulan ini akan dilanjutkan ke Mendagri Tito Karnavian lalu ditindaklanjuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip TribunWow dari Kompas, namun selain pengumuman rapat ini juga diwarnai kritik dan peringatan kepada Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mewanti-wanti Anies agar tidak melantik pejabat tinggi pratama di Pemprov DKI.

"Kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku," kata Prasetyo, dalam rapat paripurna, Selasa (13/9/2022).

Selain itu rapat juga sempat diwarnai interupsi oleh Anggota DPRD DKI F-PDIP, Johny Simanjuntak.

Johny memperingatkan Anies dan wakilnya agar tidak lagi membuat kebijakan strategis seusai rapat selesai.

"Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini, kami memaknai secara etis, saya garis bawahi secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata Johny.

Tak hanya memberikan peringatan, Johny turut mengungkit janji-janji kampanye Anies yang ia sebut tidak terealisasi.

Johny menyinggung mulai dari program hunian dengan down payment (DP) Rp 0, OK OCE, dan naturalisasi sungai yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Di tengah Johny berbicara, seorang Anggota DPRD DKI F-Nasional Demokrat (NasDem) menginterupsi menyatakan keberatan atas interupsi Johny.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: PKS dan Demokrat Intens Komunikasi, NasDem Pastikan Anies Siap Maju di 2024

"Interupsi, Fraksi Nasdem keberatan," sebut seorang anggota Fraksi Nasdem.