Baca tanpa iklan
Dilansir TribunWow.com, Ridwan Kamil mempertanyakan kapan beras tersebut mulai ditengarai mengalami kerusakan.
Hal ini terkait keterangan dari JNE selaku pihak penyalur yang menyatakan beras-beras tersebut telah mengalami kerusakan.
Baca juga: Viral Pria Temukan Uang Rp 100 Ribu di Dalam Karung Beras, Ternyata Ini Cerita di Baliknya
Sebagai informasi, berkarung-karung beras yang ditimbun tersebut merupakan bansos yang disalurkan ke masyarakat saat pandemi Covid-19.
Namun karena ada kerusakan saat pengiriman akibat hujan, pihak JNE terpaksa memusnahkan beras tersebut dengan cara ditimbun di tanah.
"Kan dari pihak JNE sudah melakukan klarifikasi bahwa ada prosedur dalam penyaluran kalau bansos-nya rusak tidak bisa dipakai memang bisa dimusnahkan," ujar Ridwan Kamil dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (3/8/2022).
"Jenis memunsnahkan kan beda-beda, kalau miras dilindas, kalau narkoba dibakar, mungkin kalau barangnya rusak berupa beras, dikubur."
Meski pihak distributor mengaku sudah mengganti kerugian tersebut, Ridwan Kamil menekankan perlu adanya pembuktian.
Ia lantas meminta agar perkara ini diusut dan dicocokkan dengan prosedur yang berlaku.
"Jika itu terbukti sesuai prosedur, kalau ternyata tidak sesuai prosedur, itu saya rekomen aturan hukum," terang Ridwan Kamil.
"Itu kan anggaran negara, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan."
Baca juga: Ridwan Kamil Pertanyakan Timbunan Beras Bansos di Depok yang Dinyatakan Tak Layak: Rusaknya di Mana?
Untuk itu, Ridwan Kamil menekankan agar pihak berwajib menemukan garis waktu kapan bansos tersebut mengalami kerusakan.
"Saya minta diteliti, apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakkan, kita tidak ada yang tahu," ujar Ridwan Kamil.
"Kalau sudah rusak lalu dimusnahkan saya kira iya, masa dikonsumsi kan. Tapi pertanyaan saya kan tadi, rusaknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir?"
Terkait hal ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) menekankan bahwa tak ada beras yang rusak dari pihaknya.
Pasalnya, saat hendak disalurkan, sudah ada tim pengawas dan pengecekan langsung dari menteri PMK dan menteri sosial. (TribunWow.com)