TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Rusia dikabarkan mengawasi keluarga para tentara yang tewas saat berperang di Ukraina.

Dilansir TribunWow.com, menurut intelijen militer Ukraina, pemerintah berjaga-jaga jika mereka menyuarakan penentangan publik terhadap konflik yang sedang berlangsung.

Seperti dilaporkan Newsweek, kabar ini dibagikan dalam sebuah laporan direktorat intelijen militer Ukraina yang diterbitkan pada hari Minggu, (10/7/2022).

Baca juga: Ukraina Berencana Lawan Balik, Rusia Kini Gencarkan Serangan di Kharkiv hingga Odesa

Dikatakan bahwa Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) untuk wilayah Kostroma barat mengajukan permintaan untuk memantau individu-individu tertentu.

Dalam keterangan, disebutkan bahwa FSB, badan keamanan utama Kremlin, meminta kepala distrik kota Vohomsk, untuk memberikan informasi latar belakang tentang sejumlah warganya.

Mereka disebut akan cenderung melakukan kejahatan di bawah undang-undang baru yang ketat menindak kritik atau perbedaan pendapat terkait perang.

"Penyebarluasan informasi palsu dan tindakan untuk mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan partisipasi mereka dalam agresi terhadap Ukraina," menurut laporan Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina.

"Saat mengumpulkan informasi seperti itu, perhatian khusus diberikan kepada kerabat dekat prajurit yang tewas di wilayah Ukraina atau berpartisipasi dalam perang."

Baca juga: Protes Pemerintah Putin, Warga Rusia Tolak Penugasan Wamil yang Selamat dari Kapal Moskva ke Ukraina

Sebagaimana diketahui, Parlemen Rusia pada bulan Maret meloloskan undang-undang yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pihak yang karena sengaja menyebarkan berita 'palsu' tentang tentara Rusia.

Kremlin telah menggunakan hukum ini untuk menindak mereka yang menyimpang dari narasi perang Putin.

Pada hari Jumat, wakil kota Moskow Alexei Gorinov menjadi orang pertama yang menerima hukuman jangka panjang di bawah undang-undang baru tersebut.

Pria berusia 60 tahun itu dijatuhi hukuman tujuh tahun oleh pengadilan di ibu kota Rusia karena mengkritik apa yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus.

Dia juga dilarang memegang jabatan publik selama empat tahun setelah dibebaskan.

Dan pada bulan Juni, politisi Rusia dan mantan kandidat Duma Negara Mikhail Lobanov ditahan selama 15 hari karena dinilai mendiskreditkan militer negara itu di jaringan media sosialnya.

Dia diperintahkan untuk membayar denda 40 ribu rubel (sekitar Rp 10 juta).

Baca juga: Media Rusia Sebut Orang Amerika Tak Percaya pada Joe Biden, Anggap Krisis Energi Bukan Salah Putin