TRIBUNWOW.COM - Perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft membongkar ke publik pergerakan para peretas Rusia yang aktif melakukan serangan siber semenjak pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina pada Februari 2022 lalu.

Serangan hacker Rusia ini telah menyasar 42 negara yang mendukung Ukraina.

Dikutip TribunWow.com dari skynews, 29 persen serangan hacker Rusia disebut berhasil melakukan pencurian data.

Baca juga: VIDEO - Di Tengah Invasi Rusia, Eks PM Ukraina Prediksi Uni Eropa Bakal Runtuh karena Hal Ini

Total 2/3 target serangan hacker Rusia ini diketahui merupakan anggota-anggota NATO yang mana AS menjadi target utama serangan.

Target kedua setelah AS adalah Polandia yang rutin mengirimkan bantuan militer ke Ukraina.

Kemudian peningkatan serangan hacker Rusia juga terjadi di Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Turki.

Dari 42 negara yang menjadi target serangan, para hacker Rusia diketahui mengincar agensi pemerintah dan sebagian kecil sisanya non pemerintah, seperti organisasi kemanusiaan, industri telekomunikasi, energi dan pertahanan.

Menurut keterangan Microsoft, pertahanan siber Ukraina lebih unggul dibanding kemampuan serangan siber para hacker Rusia.

Baca juga: Donbas Dihujani Serangan Pasukan Rusia, Zelensky: Mereka Bertujuan Mengubah Semua Kota Jadi Mariupol

Microsoft juga mendeteksi naiknya penyebaran propaganda Rusia sebesar 216 persen di Ukraina dan 82 persen di AS.

Sebelumnya, hacker RaHDIt menemukan adanya perselisihan antara kantor Presiden Ukraina Zelensky dan Angkatan Bersenjata negaranya.

Ketidaksepakatan muncul antara kantor Presiden dengan komando militer itu bahkan sampai merujuk ke perilaku saling bermusuhan.

Adapun konflik yang terjadi itu diduga didorong karena adanya perbedaan pendapat dari kedua pihak.

Baca juga: Hubungi Keluarga, Tentara Inggris Mengaku akan Segera Dieksekusi oleh Pasukan Separatis Pro-Rusia

Pernyataan ini disampaikan seorang peretas dari kelompok RaHDIt kepada media Rusia RIA Novosti dengan syarat anonim.

Pria berkaus abu-abu itu hanya bersedia berbicara melalui rekaman video yang menampilkan belakang kepalanya.

Sebagai informasi, pada awal invasi Rusia, kelompok ini telah meretas 755 situs web pemerintah Ukraina.

Juru bicara kelompok RaHDIt itu pun menerangkan bahwa dua kubu pemerintah Ukraina itu sering bersilang argumen.

"Kami memahami bahwa, ya, mereka secara alami memiliki beberapa perbedaan pendapat. Misalnya, militer percaya bahwa perlu untuk mundur di suatu tempat dari sudut pandang kemanfaatan militer. Kantor presiden menegaskan bahwa ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan apa pun, tidak perlu," terang pria tersebut dilansir TribunWow.com, Rabu (8/6/2022).

Menurut dia, hal ini mengakibatkan banyaknya tentara tewas, yang justru mengurangi popularitas politisi Ukraina di antara pasukan.

Namun, pihak berwenang Kyiv diklaim telah berhati-hati menyembunyikan informasi tentang kerugian tersebut.

Dia mengungkit situasi di Mariupol, ketika nasionalis dan tentara marinir, serta garda nasional Ukraina, dikepung pasukan Rusia.

"Kalau mereka mundur dari Mariupol, mereka tidak akan dikepung dan ditawan. Tapi ada perintah dari kantor Presiden bahwa kita pasti harus bertahan sampai akhir, ini kemauan politik, Mariupol adalah kota landmark. Itu berakhir dengan mereka yang tidak meninggal, (tapi hanya) ditawan," kata sumber itu.

Peretas itu menambahkan sekarang di beberapa sektor di garis depan, prajurit Ukraina memilih mundur meninggalkan pemukiman.

Mereka dikatakan mulai menyadari bahwa kepentingan militer masih lebih diutamakan daripada politik.

"Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pelaksanaan operasi di daerah Severodonetsk dan Lysychansk," kata juru bicara itu.

"Militer melanjutkan dari kebijaksanaan bahwa perlu untuk mundur, menyamakan kedudukan."

"(Tetapi) kepemimpinan politik percaya bahwa ini akan berdampak negatif pada moral di negara ini, mereka tidak akan dapat menjelaskan mengapa mereka mundur."

Baca juga: Rusia Disebut Berniat Hancurkan Seluruh Donbas, Presiden Zelensky Ungkap Ukraina Butuh Senjata Berat

Serangan Hacker saat Putin Hendak Pidato

Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah dipermalukan akibat serangan siber saat hendak berpidato di forum ekonomi Rusia, Jumat (17/6/2022).

Kremlin mengatakan bahwa Forum Ekonomi St. Petersburg telah mengalami penolakan layanan yang memaksa Putin untuk menunda pidato selama satu jam.

Diduga hambatan tersebut disebabkan oleh hacker yang secara sengaja menyabotase acara tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari RIA Novosti, Jumat (17/6/2022), Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam panggilan telepon bahwa spesialis sedang bekerja untuk memperbaiki masalah.

Baca juga: Bersiap Hadapi Rusia, Para Wanita Ukraina Angkat Senjata: Tidak akan Biarkan Kota Kami Ditaklukkan

Ia juga menuturkan bahwa pidato utama Putin telah dipindahkan dari pukul 14.00 ke 15.00 waktu Rusia.

“Sayangnya, ada halangan ke pleno utama. Spesialis sekarang bekerja untuk menghilangkan masalah ini. Ini dapat diperbaiki, kami akan memperbaikinya, tetapi ini akan memakan waktu. Dalam hal ini, Presiden memutuskan untuk menunda pidatonya selama satu jam, yang akan berlangsung bukan pada pukul dua, tetapi pada pukul tiga," tutur Peskov.

"Selama waktu itu semua tindakan komprehensif akan diambil untuk menghilangkan konsekuensi dari serangan siber ini. Semuanya akan baik-baik saja, dan yang terpenting, akan diberikan kesempatan bagi semua orang, yang seharusnya hadir dalam rapat paripurna, hadir di sana."

Dilansir Daily Mail, forum ekonomi unggulan Rusia dimulai pada hari Rabu (15/6/2022), dengan peserta termasuk perwakilan dari Taliban dan otoritas separatis dari Ukraina timur.

Acara ini dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (18/6/2022).

Diketahui, Putin telah berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Asia dan Afrika setelah negaranya dikenai sanksi ekonomi akibat menginvasi Ukraina.

Forum tahunan (SPIEF), sering dijuluki forum Davos versi Rusia, telah menjadi pameran utama negara itu bagi investor, dengan tujuan menarik para pemimpin global dan elit bisnis.

Tahun ini, delegasi dari lebih dari 40 negara diharapkan hadir, antara lain dari China, Turki, Mesir dan sejumlah negara di Asia dan Afrika.

"Pejabat dari negara-negara yang tidak bersahabat tidak akan datang," kata penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, menjelang forum tersebut diadakan.

Ia menggunakan istilah itu untuk menggambarkan negara-negara yang telah memberlakukan sanksi terhadap Moskow.

Presiden China Xi Jinping, sekutu dekat Moskow, diperkirakan akan ambil bagian dalam forum itu melalui tautan video.

Seperti setiap tahun, Putin dijadwalkan untuk berpidato di sesi pleno forum pada hari Jumat, di mana ia akan fokus pada masalah persaingan 'tidak adil', perdagangan dan sanksi.

Namun pidato penting ini tertunda oleh serangan siber.

Pemimpin Rusia itu dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Kassym-Jomart Tokayev dari Kazakhstan dan pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik.

Ia juga diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin dari dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur.

Ketahanan pangan diperkirakan menjadi topik utama dalam agenda setelah kampanye militer dan sanksi Moskow mengganggu pengiriman gandum dan komoditas lainnya dari Rusia dan Ukraina.

Perwakilan Taliban Afghanistan tiba di forum pada hari Rabu dan diperkirakan akan membahas pasokan gandum dengan Rusia.

"Situasinya tidak mudah, tetapi dapat digambarkan sebagai sulit mengingat perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Selasa.

"Tetapi tidak ada kejahatan tanpa kebaikan. Situasi ini mendorong kita dan negara-negara sahabat untuk mencari cara kerja sama baru."

Penyelenggara pertemuan telah memberi tahu peserta asing untuk memastikan membawa uang tunai, tidak harus untuk melakukan investasi, tetapi untuk membelanjakan uang.

Nasihat tersebut merupakan pengakuan diam-diam atas kesulitan ekonomi yang dihadapi Rusia saat mencoba mempromosikan dirinya ke bisnis internasional. (TribunWow.com/Anung/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina