Juru bicara Kantor Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Saviano Abreu menyampaikan bahwa persediaan makanan dan obat-obatan di Severodonetsk sudah mulai menipis.

PBB kini berharap dapat mengirimkan bantuan untuk warga yang terjebak di dalam kota.

Situasi di pabrik Azot menggemakan pertempuran yang berkecamuk sebelumnya dalam konflik di pabrik baja Azovstal di Mariupol, di mana ratusan pejuang dan warga sipil berlindung dari penembakan Rusia.

Mereka yang berada di dalam akhirnya menyerah dan dibawa ke tahanan Rusia pada pertengahan Mei.

Baca juga: Insiden Mariupol Kembali Terulang, Rusia Kepung Pabrik Kimia Azot dan Minta Pasukan Ukraina Menyerah

Baca juga: Buat Ukraina Kewalahan, Rusia Habis-habisan Serang Wilayah Luhansk dari 9 Arah secara Serentak

Nasib Tentara Ukraina yang Menyerah di Mariupol

Para tentara Ukraina yang menyerah di Mariupol dikabarkan telah dibawa ke Rusia.

Sebanyak lebih dari 1.000 tentara Ukraina dipindahkan ke wilayah kekuasaan Presiden Vladimir Putin untuk penyelidikan.

Para tentara itu menghadapi ancaman hukuman seperti halnya seorang perwira Ukraina yang sudah dinyatakan bersalah dengan tuduhan kejahatan perang.

Dilansir TribunWow.com, Selasa (7/6/202), kantor berita Rusia Tass membeberkan kabar ini dengan mengutip sumber penegak hukum Rusia.

Menurut sumber tersebut nantinya ada lebih banyak tahanan Ukraina akan dipindahkan ke Rusia.

Sementara itu, Komite Investigasi Rusia telah mengajukan tuntutan terhadap seorang perwira artileri lapangan Ukraina atas pelanggaran terhadap warga sipil.

Hal ini diumumkan oleh layanan pers komite dalam sebuah pernyataan.

Komite menuduh Letnan Kolonel Alexander Plotnikov, komandan batalion artileri self-propelled, melakukan tindakan kejam terhadap warga sipil dan penggunaan metode perang yang dilarang.

Plotnikov, menyadari bahwa daerah-daerah di Republik Rakyat Donetsk dihuni oleh warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran, justru melakukan serangan membabi buta.

Sejak bertugas dari 25 Februari hingga 10 Maret 2022, ia dituding telah memberi perintah untuk menembaki bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil dengan senjata self-propelled 152 mm Akatsiya yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil pada waktu perang.