TRIBUNWOW.COM - Hungaria telah mengumumkan status 'keadaan bahaya' dalam menanggapi perang Rusia di negara tetangga Ukraina.

Kebijakan ini memungkinkan pemerintah nasionalis sayap kanan untuk mengambil tindakan khusus tanpa partisipasi legislatif.

Pemerintah Hungaria dikatakan akan mengambil alih kekuasaan darurat agar dapat merespon lebih cepat tantangan yang diciptakan oleh perang di negara tetangga Ukraina.

Baca juga: Tuding Rusia dan China Berniat Ubah Tatanan Dunia, Pejabat AS Sebut Potensi Perang Internasional

Baca juga: Murka Ancamannya Tak Digubris, Rusia Hentikan Pasokan Gas ke Finlandia yang Nekat Gabung NATO

Dilansir TribunWow.com dari Aljazeera, Selasa (24/5/2022), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah menggunakan tatanan hukum khusus itu sebelumnya.

Kebijakan tersebut dilakukan sekali karena krisis migran dan pengungsi Eropa dan kemudian selama pandemi COVID-19.

Orban, yang memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilihan awal bulan lalu, kembali menyusun kebijakan dalam kondisi darurat melalui sebuah dekrit.

Dalam sebuah video yang diposting di Facebook pada hari Selasa, Orban mengatakan bahwa perang di Ukraina merupakan ancaman konstan ke Hungaria.

Perang ini disinyalir menempatkan keamanan fisik Hungaria pada risiko dan mengancam energi dan keamanan finansial ekonomi dan keluarga.

Orban mengatakan tindakan pertama pemerintahnya akan diumumkan pada hari Rabu.

Langkah itu dilakukan setelah partai yang berkuasa meloloskan amandemen konstitusi pada hari Selasa yang memungkinkan keadaan darurat hukum diumumkan ketika konflik bersenjata, perang atau bencana kemanusiaan terjadi di negara-negara tetangga.

Tatanan hukum khusus ini mengizinkan pemerintah untuk memberlakukan undang-undang melalui dekrit tanpa pengawasan parlemen.

Selain itu juga mengizinkan penangguhan sementara dan penyimpangan dari undang-undang yang ada.

Pemerintah Hungaria menerapkan langkah-langkah serupa sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 terhadap protes dari para kritikus dan pengamat hukum, yang berpendapat bahwa mereka memberi wewenang kepada pemerintah untuk memerintah melalui dekrit.

Perintah hukum khusus itu akan berakhir pada 1 Juni.

Sebagai informasi, pemerintahan Orban telah dituduh mengikis kebebasan demokratis di Hungaria sejak mengambil alih kekuasaan pada 2010.