Dia mengatakan, pada tahun 2022 mendatang, Korea Selatan dan Indonesia telah merancang berbagai program sebagai upaya kolektif untuk memulihkan dan merevitalisasi industri kreatif.

Menteri Sandiaga menegaskan lagi, rancangan yang dimaksud meliputi pertukaran edukasi, program peningkatan kapasitas, pemasaran.

“Yang tak kalah pentingnya adalah memfasilitasi produksi bersama dan branding bersama,” jelasnya yang hadir secara virtual.

Webinar internasional tersebut dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama bertema “NSP as an Economic Revival Strategy in Pandemic Era” yang menghadirkan pembicara Minister Counselor Korea untuk ASEAN, Baek Yongjin, dan dosen Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah.

Adapun Managing Director of Korean Center RMOL, Amelia Fitriani, menjadi pemandu diskusi.

Minister Counselor Baek Yongjin mengutip pernyataan yang disampaikan Presiden Moon pada bulan November tahun lalu yang secara resmi mengupgrade NSP menjadi NSP Plus menyusul pandemi Covid-19 yang mengancam seluruh dunia.

“NSP Plus akan memimpin era pasca Covid-19 dan merealisasikan visi perdamaian dan kesejahteraan,” ujarnya mengutip pernyataan Presiden Moon dalam KTT Ke-21 ASEAN-Korea tahun lalu.

Sementara sesi kedua mengangkat tema “The Korean Spirit: Rise in The Crisis” dengan pembicara dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, yaki DR. Ali An Sungeun dan DR. Rahmi Fitriyanti, dan Redaktur RMOL, Sarah Meiliana Gunawan, menjadi moderator

Adapun sesi terakhir membahas legasi NSP untuk kesejahteraan dan stabilitas kawasawan dengan pembicara anggita Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbashah Laksono, dan Managing Director Korea Kini, Teguh Santosa, serta dipandu wartawan senior Kompas TV, Yophiandi Kurniawan.

Teguh Santosa mengatakan, di tengah ketegangan antara blok Belt and Road Initiative (BRI) dan AUKUS di kawasan, NSP yang dipromosikan Korea Selatan dapat menjadi power alternatif.

Teguh juga mengatakan, Indonesia khususnya dapat berperan sebagai juru damai di kawasan.

“Indonesia dapat diterima dengan baik karena dianggap tulus dan tidak memiliki kepentingan langsung dengan kawasan,” ujarnya. (*)