TRIBUNWOW.COM – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara resmi menyatakan tidak akan mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang direncanakan digelar 26 hingga 28 Oktober mendatang.

Dilansir dari Al Jazeera, negara-negara ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar, menyampaikan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemimpin militer atas kudeta 1 Februari lalu.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, menyatakan penetapan keputusan tersebut dilakukan setelah tidak ada konsensus yang dicapai dalam pertemuan darurat yang digelar Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Suarakan Kekecewaan, Tak Ada Perkembangan Perdamaian Junta Myanmar

Baca juga: Junta Myanmar Tahan 100 Kerabat Aktivis sebagai Sandera, Ada Anak-anak

“Karena tidak ada kemajuan yang cukup serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” kata Brunei Darussalam dalam sebuah pernyataan.

Keputusan terbaru ASEAN itu menandai langkah berani yang langka untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menyukai kebijakan non-intervensi.

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan langkah mengecualikan kepala pemerintahan militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing adalah keputusan yang sulit tetapi perlu dilakukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.

Myanmar dianggap tak menunjukkan komitmennya untuk menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT pada April lalu di Jakarta, terkait upaya penyelesaian kekacauan di negara itu setelah kudeta.

Juru bicara pemerintahan militer Myanmar, Zaw Min Tun, menyalahkan intervensi asing atas pengecualian langka Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN dalam wawancara dengan BBC Burma.

Zaw Min Tun mengatakan bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin lain dari 10 negara anggota ASEAN untuk mengecualikan pemimpin junta dari KTT akhir bulan ini.

“Intervensi asing juga bisa dilihat di sini,” katanya. 

“Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri Amerika Serikat dan mendapat tekanan dari Uni Eropa.”

Baca juga: Myanmar Didesak Beberapa Negara Hentikan Kekerasan, Mulai dari Indonesia hingga Inggris

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer, Panic Buying Terjadi di Yangon

ASEAN sudah mulai bergerak mendesak pemerintahan Myanmar setelah kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu dan membawa negara itu menuju konflik.

Lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas dan ribuan ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berbagai kecaman diarahkan ke Myanmar oleh beberapa negara di dunia atas kekerasan yang terjadi di negara itu.

Tak berhenti di sana, milisi bersenjata di Myanmar juga sudah mulai ikut angkat senjata mendukung gerakan rakyat yang memprotes pemerintahan junta.